PinFunPapua.com, Manokwari – Berdasarkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 terkait verifikasi Faktual yang dilakukan kepada partai lama dan partai baru yang tidak mempunyai keterwakilan kursi di Parlemen.
Ketua DPD Garda Motor Merah Putih Papua Barat Abdul Jalil Pauspaus mengatakan terkait hal tersebut kiranya masyarakat tidak terpengaruh dengan hasutan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“ Untuk itu, Partai Politik harus mematuhi ketentuan dan UU yang berlaku, dan jika nantinya terdapat partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil Pleno KPU RI, maka jangan terprovokasi untuk melakukan aksi, hanya untuk kepentingan Partai Politik tertentu, namun semua iotu bisa ditempuh dengan melalui jalur hukum melalui PTUN berdasarkan UU pemilu, PKPU dan Perbawaslu,” ungkap Abdul Jalil Pauspaus saat ditemui, Jumat ( 9/12/2022).
Lebih lanjut Abdul mengatakan, KPU dan Bawaslu harus melakukan sosialisasi dan publikasi lanjutan verfak partai politik walaupun sudah terlambat tapi tetap dilakukan, agar masyarakat dapat mengerti (tau), karena jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab melakukan provokasi terhadap masyarakat sehingga tumbul aksi yang tidak diinginkan kita bersama.
“ Menjelang penetapan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2024 oleh KPU RI tanggal 14 Desember 2022 maka diharapkan siapapun partai politik yang dinyatakan lolos Memenuhi Syarat (MS) dan juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) agar kiranya dapat menerima keputusan tersebut,” tandasnya.
Tambahnya jika nantinya terdapat salah satu dari partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan tidak mau menerima hasil Keputusan KPU RI maka silahkan melakukan upaya Hukum sesuai UU pemilu, PKPU dan perbawaslu.
“ Selaku Ketua DPP Garda Motor Merah Putih Prov.Papua Barat atas saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari khususnya dan masyarakat Provinsi papua Barat umumnya untuk tidak mudah terpengaruh dengan ajakan dari oknum atau kelompok organisasi lain untuk melakukan aksi yang menyebabkan situasi di provinsi Papua barat menjadi tidak aman,” katanya
Mari kita bersama Pemerintah dan TNI/Polri menjaga kamtibmas menjelang perayaan Natal tanggal 25 Desember 2022 dan tahun baru 1 Januari 2023 agar situasi tetap aman. (red/rls)
