BPK RI Kembali Memberikan Opini WTP Kepada Pemerintah Papua Barat Terhadap LKPD T.A 2022

Anggota VI BPK RI Dr Pius L saat menyerahkan hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada Pj Gubernur Papua BaratDrs Paulus WAterpauw. ( FOTO : Alfredo Regoy )

PinFunPapua.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat  ( DPR-PB ) menggelar  rapat paripurna istimewah masa sidang kedua tahun 2023, dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Papua BArat Tahun Anggaran 2022, Aston Niu, Rabu ( 31/05/2023 ).

 

Pemerintah  Provinsi Papua Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ini berarti menjadi opini WTP yang ke 9 kalinya secara berturut-turut untuk Provinsi Papua Barat

 

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya BPK RI yang selalu melakukan pemeriksaan untuk pembinaan sekaligus memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. “Selaku Penjabat Gubernur papua Barat, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI khususnya perwakilan  BPK Povinsi Papua Barat atas selesainya pemeriksaan dan telah terbitnya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Povinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 ini,”ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si  saat Rapat Paripurna  Istimewa Masa sidang Kedua Tahun 2023, Aston Niu, Rabu ( 31/05/2023 )

Pj Gubernur Papua barat Drs PAulus Waterpauw saat menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI ( FOTO : Alfredo Regoy )

Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw M.,Si mengatakan, Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada kami pada hari ini, merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.

 

“Dan kami berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan, akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat ini. Kami yakin bahwa temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK RI, yang telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, akan memberikan saran-saran konstruktif dan sangat berharga bagi kami,” ungkapnya.

 

Penyerahan Berkas Pemeriksaan Kepada Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan kami yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI, termasuk sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

“ Lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilandasi komitmen seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat,” tandasnya.

 

Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, saya dan seluruh jajaran pimpinan mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tahun lalu, atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2021 untuk ke-8 kalinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)) dari BPK RI. Tentu merupakan capaian yang menggembirakan kita semua. Namun demikian langkah-langkah perbaikan tetap kami lakukan untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan  keuangan daerah untuk Provinsi ini.

 

“Dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada tahun 2023 ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh bapak anggota VI BPK RI bahwa atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2022 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini berarti menjadi opini WTP yang ke 9 kalinya secara berturut-turut untuk provinsi ini,”tutur Gubernur Waterpauw.

Capaian ini menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan kita semua karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun anggaran 2022 ini kita harus menyelesaikan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat terutama terkait pertanggungjawaban dana hibah bansos yang harus menjadi perhatian kita semua.

 

“Permasalahan ini harus selalu kita lewati bersama. untuk itu, saya memerintahkan kepada seluruh pimpinan SKPD dan kepada kita semua agar mencermati dan dapat menindaklanjutinya. Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena apa yang kita harapkan dapat terwujud, yaitu dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari  BPK RI atas laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat,”katanya.

 

Selain itu kita harus akui masih ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi,  dengan demikian kita dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat serius dalam  melakukan perbaikkan  kualitas  keuangan daerah serta  tidak lupa pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih.

 

“ Saya berharap seluruh rekan-rekan di Kabupaten kota juga bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas laporan keuangan tahun ini. Marilah kita bersama-sama menegakkan kualitas  pengelolaan keuangan daerah  masing-masing sehingga  pengelolaan keuangan daerah Se Provinsi Papua Barat mendapatkan hasil yang sangat  mengembirakan, “ pungkasnya. ( PFP-05 )

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *