PinFunPapua.com, Manokwari – Dinas Kependudukan Provinsi Papua Barat merespon cepat keluhan kepala kantor wilayah kementrian Hukum dan HAM setempat terkait banyak warga Binaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan Program perekaman langsung di tempat.
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat dr Ria Maria Come saat ditemui sejumlah wartawa, Jumat (17/2/2023) menyebutkan petugas kependudukan di Kabupaten siap melaksanakan perekaman KTP Elektronik di lingkungan Lapas.
” Kami memiliki program jemput bola yakni pelayanan perekaman langsung di lapangan, kami akan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham terkait perizinan perekaman e-KTP diwilayah kerja mereka,” jelas dr Maria kepada wartawan disela-sela kerja bakti ASN Pemprov Papua Barat di Pasar Wosi, Manokwari Jumat pagi.
Dia mengatakan, di beberapa Kabupaten telah rutin melakukan perekaman KTP di Lapas seperti Kabupaten Manokwari beberapa waktu lalu baru mlakukan kunjungan ke Lapas Manokwari, tetapi menurut informasi ada beberapa yang memang belum karena adanya tambahan narapidana. Sedangkan untuk jemput bola di daerah lainnya kita akan segera koordinasikan agar segera dilakukan.
“Perekaman langsung dilakukan di Lapas justru lebih efektif karena semua warga binaan terkumpul di satu lokasi, namun kendalanya karena selalu ada perubahan data baik yang sudah bebas dan baru masuk,” tandasnya.
Diakui selama ini pelayanan lapangan perekaman E-KTP masih difokuskan kepada daerah yang cakupan perekaman sangat rendah di Papua Barat seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Wondama.
“Fokus kita selama ini memang di Kabupaten pegunungan Arfak yang masih sangat rendah, sehingga Provinsi terus mendongkrak cakupan diwilayah tersebut,” ungkapnya.
Target cakupan perekaman e-KTP di Papua Barat saat ini telah mencapai 86 persen, segala upaya dilakukan untuk mengejar secara cakupan nasional yakni diangka 99,4 persen.
“Target kami di daerah harus sama dengan nasional, selain mencatat seluruh penduduk KTP saat ini terus didorong untuk dapat mengakses semua layanan termasuk hak suara dalam Pemilihan umum,” tandasnya
“ Harapan saya Kabupaten/Kota juga dapat melakukan jemput bola ke lapas-lapas yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat karena itu agak lebih mudah karena kita kerja dengan target. Paling tidak kita mengejar target nasional, kita berupaya saat ini target nasional 99,4% dan kemarin kita baru selesai rakornas capaian kita sudah 86%,” tuturnya. (PFP-05)
