Edy Kirihio; Pembentukan DOB PApua Barat Tengah Perlu Adanya Kordinasi Dengan Semua Pihak.

Edy Klaus Kirihio Selaku Anggota MRPB Provinsi Papua Barat Pokja Agama Asal Kaimana ( PFP-03).

PinFunPapua.com, Manokwari – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRPB) Provinsi Papua Barat, Edy Klaus Kirihio meminta, Bupati Fakfak dan Bupati Kaimana menyikapi peryataan Bupati Manokwari Selatan upaya pengambilan dua kabupaten, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni yang masuk di wilayah Bomberai

 

“Bagi saya ini belum ada realisasi dari Bupati Kaimana dan Bupati Fakfak. Saya minta, pemerintah Kabupaten Timika, Fakfak dan Kaimana untuk duduk membicarakan semua secara baik sehingga tidak membuat ketersinggungan antara suku-suku lain di Tanah Papua khususnya di Papua Barat,”kata Edy kepada media ini di Manokwari.

 

Menurutnya, Pembentukan provinsi sah-sah saja, cuma diharapkan para inisiator tidak melakukan pertemuan tertutup. perlu melibatkan Gubernur yang merupakan anak adat Bomberai, MRPB keterwakilan adat dari kabupaten Fakfak, dan Kaimana. Kemudian ada juga yang

duduk di Parlemen, dapil dua kabupaten itu.

 

“Perlu adanya koordinasi semua pihak, kepala suku, masyarakat adat, perempuan, agama, harus di libatkan duduk bersama mencari solusi bersama,”katanya.

 

Lanjut dia,perlu adanya koordinasi yang dilakukan Bupati Fakfak untuk mendapatkan saran dan pendapat dari Gubernur, DPR, MRP, kepala suku, masyarakat adat, perempuan, agama.koordinasi semua pihak penting.

 

“Karena provinsi terbentuk, ataupun tidak semua bergantung kesiapan pemerintah pusat dalam memberikan perundang undangan dan anggaran dalam keputusan nanti begitu. Saya minta Bupati koordinasi baik, dan saya memberikan apresiasi statement yang di keluarkan Bupati Mansel,” katannya.

 

Ia mengatakan, kepala daerah perlu ada koordinasi baik, solusi seperti apakah perlu pemekaran wilayah harus koordinasi dengan semua pihak.

 

“Apa di tanggapi pak Waran sesuatu serius. Karena nanti, menjadi halangan pembentukan provinsi baru. Saya minta duduk bersama dan lakukan rapat dengar pendapat semua pihak terutama elemen masyarakat hal itu paling penting sebenarnya, “katanya.

 

Menurutnya, semua butuh perubahan di Tanah Papua sepanjang mendapat persetujuan dari masyarakat dan semua pihak di Tanah Papua.

 

“Saya tidak bisa mengambil keputusan untuk bicara. Karena itu ada kepala suku, dewan adat, semua pihak duduk bicara persoalan, cari solusi,”katanya.

 

Terutama itu, rapat dengar pendapat, misalnya dari sisi geografis bagaiamana dari sisi kependudukan bagaimana begitu potensi sumber daya alam saya pikir tidak masalah.

 

“Hanya geografis dan kependudukan, untuk pembagian wilayah mungkin mengarah ke syarat syarat jumlah kabupaten. Itu memang harus kita duduk bicara,”ujar dia

 

katanya,saya pikir, Sumber Daya Alam tidak masalah hanya di kondisi geografis dan kependudukan apakah kita di Bomberai masih bisa ada pemekaran kabupaten atau tidak. Kalau masih bisa, apa yang di perjuangankan kabupaten mana.

 

“Kalau memang tidak memenuhi syarat, kalau memang Ambil bagian dari pada wilayah lain, karena koordinasinya, pendekatan antara provinsi, kabupaten dengan masyarakat adat, perlu dibicarakan sehingga tidak berbenturan dengan masyarakat adat,”ungkapnya.

 

Ia menambahkan,perlu semua pihak terutama para inisiator mendirikan provinsi sendiri berpisah dari provinsi Papua Barat. Harus melihat bahwa, hari memimpin sebagai penjabat gubernur Papua adalah putra asli Bomberai.

 

Jangan sampai ada, salah tafsiran dalam hal kepemimpinan bapak gubernur karena memperjuangkan provinsi waktu masih panjang. Itu semua tergantung pemerintah pusat,ucapnya.

 

Ia melanjutkan, selangkah lagi menuju persiapan pemilu 2024. Kondisi ini jangan sampai ada salah penafsiran secara politis kepada putra asli Bomberai yang sedang memimpin di Papua Barat.

 

“Saya berharap koordinasi koordinasi semua pihak terutama adalah gubernur DPR, MRP, masyarakat adat dan kabupaten kabupaten induk yang melahirkan dua kabupaten yang memisahkan diri diminta bergabung dengan rencana pemekaran provinsi Bomberai. Sehingga harus koordinasi semua pihak,”tuturnya.

 

Ia menuturkan, terutama terpenting adalah masyarakat dalam hal wilayah wilayah adat yang tidak bermasalah sehingga ke depan kalau memang itu terjadi untuk posisi kedudukan provinsi nanti ibu kota provinsi di mana.

 

“Itu hal perlu diperhatikan adalah, masalah akses secara geografis itu penting untuk dipertimbangkan juga begitu. Untuk memperjuangkan provinsi gak masalah, siapa saja hak aspirasi kita semua butuh perubahan di daerah ini,”ucap dia.

 

Edy lalu merasa bagian dari pada keluarga Bomberai saya merasa tersentak dan tersentuh sekali dengan pertanyaan bupati Mansel selalu ketua dewan adat Ke depan perlu di pikirkan untuk mencari solusi bersama.

 

“Saya harap persoalan pemekaran ini menjadi tanggung jawab semua pihak bukan tanggung jawab pribadi atau kelompok tertentu,”pungkasnya. (PFP-03)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *