MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Hal itu ditegaskannya saat membuka Forum Konsultasi Publik RPJMD yang berlangsung di Manokwari., Selasa (22/04/2025)
“Sebagai Gubernur, saya juga memegang mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin stabilitas politik, sosial, dan hukum di wilayah Papua Barat,” kata Dominggus.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Papua Barat harus selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah serta kearifan lokal.
Dalam forum tersebut juga disepakati sejumlah program prioritas strategis bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Gubernur menekankan bahwa konsultasi publik ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dari proses penyusunan dokumen perencanaan yang inklusif dan partisipatif.
“Saya berharap forum ini mampu menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dominggus juga menegaskan bahwa dokumen RPJMD ini akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 sudah harus dimulai secara paralel, dan dokumen ekspektasi RKPD 2025 akan segera disesuaikan untuk mengakomodasi visi-misi kepala daerah terpilih.
“Khusus untuk tahun 2025, proses perubahan RKPD dapat dilakukan lebih awal dari biasanya, agar lebih cepat menyesuaikan arah kebijakan yang baru,” kata Dominggus.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak—pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga akademisi—untuk berkolaborasi dalam memastikan keberhasilan pembangunan.
Ia menutup arahannya dengan lima pesan penting:
Seluruh perangkat daerah wajib berkomitmen dan bersinergi dalam menyusun program prioritas.
Partisipasi masyarakat dan transparansi harus dijaga sejak perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
Optimalisasi Otonomi Khusus harus menjadi instrumen percepatan pembangunan Orang Asli Papua.
Pemanfaatan teknologi informasi perlu didorong demi efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Nilai-nilai adat dan budaya harus dijadikan landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita sukseskan penyusunan RPJMD ini demi masa depan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri,” pungkasnya.
(red)
