MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya memahami kondisi objektif Papua Barat melalui indikator makro sebagai titik tolak dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan dalam forum Konsultasi Publik RPJMD Papua Barat yang berlangsung di Manokwari, Selasa ( 22/04/2025)
“Dalam merancang arah kebijakan pembangunan RPJMD, kita perlu mencermati secara saksama indikator-indikator makro sebagai pijakan dalam menyusun strategi ke depan,” ujar Gubernur Dominggus.
Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Papua Barat tercatat sebesar 67,69 persen, mengalami peningkatan 0,85 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 66,84 persen. Capaian ini menggambarkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat sebesar 21,66 persen, turun 0,49 persen dari tahun sebelumnya. “Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi dalam skala nasional. Ini menandakan bahwa hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ungkap Gubernur.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 20,80 persen, mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya kontribusi dari sektor industri pengolahan serta pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,13 persen.
Selain itu, Gini Ratio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat tercatat sebesar 0,385 persen. Meskipun tergolong moderat, hal ini tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu eksklusivitas sosial antarwilayah maupun kelompok masyarakat dalam jangka panjang.
“Data-data tersebut menjadi refleksi penting bagi kita semua bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Papua Barat,” pungkas Gubernur. (red)
