Ini Dua Kabupaten Kontribusi Vaksin Terendah,  Membuat PB Masuk Kategori Vaksinasi Covid-19 Terendah Secara Nasional.

Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpau M., Si ( Foto : Alfredo Regoy)

PinFunPapua.com, Manokwari –  Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw dalam penekanannya dengan di cabutnya PPKM, kita memasuki kehidupan New Normal dan Vaksinasi menjadi penting bagi warga masyarakat.

Dimana kita sudah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 2 Januari bersama kepala BPBD, Staf, asisten, Direktur Rumah Sakit Provinsi bersama-sama mengikuti rapat koordinasi nasional  yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo dengan agenda pencabutan PPKM dengan tetap berpedoman pada instruksi dalam negeri no 53 tahun 2022, tentang pencegahan dan pegendalian covid-19 pada masa transisi menuju endemi

Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus waterpauw saat memimpin apel di stadion Sanggeng Manokwari, Senin (09/01/2023)

Kita saat ini masih berada dalam masa pandemik  dan belum ada pencabutan dari WHO dari pandemik menjadi endemi sehingga protokol kesehatan dan vaksinasi harus tetap dilakukan.

Saat ini yang jadi persoalan tentang vaksinasi dalam rapat koordinasi itu Wamendagri menyampaikan ada tiga Provinsi diindonesia yang belum memenuhi syarat standar vaksinasi.

Dimana capaian vaksinasi terendah yakni Maluku, Papua dan Papua Barat, dari laporan kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit dimana untuk vaksin dosis satu kita baru mencapai 65,1 persen belum 70 persen, dosis II sebesar 48,6 persen, dan dosis III hanya 18,6 persen.

Sehingga ini menjadi perhatian dimana dia Kabupaten di Papua Barat yakni Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak memberikan kontribusi vaksin terendah dan nanti akan dilakukan evaluasi, ” ungkapnya.

Waterpauw menyebutkan bahwa vaksinasi harus terus digencarkan untuk mencapai target yang telah direkomendasikan World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group On Immunization ( ITAGI)  untuk pembentukan kekebalan kelompok atau herd Immunity.

Diharapkan  bisa mencapai 70 persen, untuk itu  semua bupati saat kembali dari sini bicara dengan jajaran bagaimana caranya di tahun 2023 ini kita bisa tambahkan upaya vaksinasi sehingga kita semua semakin bisa terhindar dari ancaman-ancaman virus covid-19, ” harapnya.

Waterpauw menghimbau kepada  para bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 diwilayahnya. Mencabut peraturan daerah dan / peraturan  kepala daerah serta ketentuan/kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggaran ketentuan PPKM.

Mengaktifkan satgas covid-19 daerah dalam rangka monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka covid-19 serta meningkatkan vaksinasi di daerah, himbau nya.

Selain itu harus selektif dalam memberikan rekomendasi izin setiap aktifitas namun dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker.

” Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk penanganan covid-19 dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi.

Dan segera melaporkan progres penanganan dan pengendalian covid-19 di kabupaten masing-masing, ” pungkasnya. (PFP-06)

 

 

 

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *