PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw kembali diusulkan Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) menjadi Penjabat Gubernur, Berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dilaksanakan Majelis Rakyat Papua Barat selama dua hari memutuskan empat nama yang direkomendasikan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat nantinya.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) Maxsi Nelson Ahoren dalam konferensi pers di aula sidang kantor MRPB, Selasa (11/04/2023) mengatakan, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) merekomendasikan empat nama sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat yang berasal dari dua Wilayah adat di Papua Bara, empat nama tersebut akan diserahkan langsung ke Menteri Dalam Negeri dan Kantor Staf Keamanan (KSP) pada Hari Kamis (13/04/2023).
“ Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) Maxsi Nelson Ahoren (Arfak ) yang didampingi Ismail I Watora, SH.MT ( Irarutu), Anthon H Rumbruren, SH.MH (Doreri) Yopi Suabey, S.Th. ( Kuri Wamesa ) menyampaikan keputusan empat nama Penjabat Gubernur Papua Barat tersebut sudah dilaksanakan sesuai denga mekanisme lembaga yakni di rapat plenokan oleh tiga Pokja,” ungkap Maxsi.
MRPB sebagai lembaga kultur menyatakan sikap, dan kami juga mempunyai wewenang yang sama seperti DPR. Setelah koordinasi dilakukan bersama seluruh anggota dari kemarin hingga hari ini maka MRPB mengambil kesimpulan bahwa pejabat gubernur yang layak diusulkan oleh majelis rakyat Papua Barat adalah orang-orang asli yang berada di dalam lingkungan dua wilayah adat tidak keluar dari wilayah adat.
Empat nama yang direkomendasikan Majelis Rakyat Papua Barat yakni Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.,Si yang direkomendasikan dari Mbaham-Matta, Irarutu, Alfons Manibuy dari Kuri Wamesa, Lazarus Indou dari Suku Arfak, dan Robert Rumbekwan dari Suku Doreri. “ Keempat nama yang direkomendasi oleh Majelis Rakyat Papua barat merupakan anak-anak yang berasal dari wilayah Adat Doberay dan Bomberay,” tuturnya.
Kata Maxsi, dimana MRPB hanya mengusulkan dan memberikan rekomendasi namun untuk keputusan layak dan tidak layaknya nanti duduk sebagai penjabat Gubernur Papua Barat semua itu ada di tangan pemerintah Pusat.
“ Rekomendasi yang akan kami serahkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian KSP dan akan kami lanjutkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam),” tuturnya
Maxsi Nelson Ahoren memberikan apresiasi kepada DPR Papua Barat yang juga mengusulkan tiga nama terlebih dahulu, termasuk partai politik. Sehingga kami juga berhak untuk mengusulkan nama Penjabat Gubernur yang sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 12 mei 2023.
Maxsi harap untuk semua warga masyarakat jangan terpancing dengan situasi Provinsi Papua Barat tentang pengusulan nama-nama Penjabat Gubernur Papua Barat, diharap untuk seluruh warga tetap tenang, hingga saat ini Papua barat dalam situasi aman.
Jangan kita besar-besarkan masalah Pj Gubernur karena kita hanya berhak untuk mengusulkan keputusan ada di Jakarta, jadi hari ini kalau kami lihat ada partai politik yang mengusulkan silakan, bagi kami lembaga kultur tidak ada masalah,” harap Maxsi.
“ Partai politik mana saja bisa mengusul silahkan, tetapi kami sebagai pemilik hak ulayat yang ada di wilayah Doberay dan Bomberai berhak untuk menentukan wilayah adat kami yang ada di Papua barat. Bagi kami apa yang sudah kami usulkan dan apa yang sudah kami perjuangkan itu yang akan kami sampaikan nantinya kejakrata ketika kami menyerahkan rekomendasi kami tersebut,” pungkasnya. ( PFP-06 )
