PinFunPapua.com, Manokwari – Aksi Demo damai kembali dilakukan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bersama-sama dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 771 di pendopo kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Arfai Senin( 13/02/2023).
Pantauan wartawan pinfunpapua.com dimana seluruh CPNS dan P3K usai mengikuti apel bersama berkumpul di pendopo kantor gubernur untuk melakukan aksi demo damai dengan rute kantor BKD Papua Barat dan DPRPB.
CPNS bersama dengan P3K membentangkan spanduk Pernyataan sikap yang bertuliskan
1. Kami CPNS 771 Pemerintah Provinsi Papua Barat siap mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat Dalam hal ini BKD untuk tahapan proses pemberkasan P3K 512 yang sudah berjalan
2. Kami CPNS 771 mempertanyakan Oknum Anggota DPR Papua Barat Dalam hal ini bapak Saleh Siknun selaku wakil ketua 2 DPR Papua Barat yang mengekspos ke media menyangkut SK CPNS 771 yang ditunda penyerahannya oleh PJ Gubernur bapak Drs Paulus Waterpauw.
3. Berdasarkan surat keputusan Menpan nomor 222 Tahun 2022, tanggal 16 juni 2022, tentang pengangkatan tenaga honorer P3K 512 ini sudah jelas surat keputusan dari Menpan, kenapa bapak Saleh Siknun wakil ketua 2 DPR Papua Barat masih mempertanyakan proses P3K 512
4. Bapak Saleh Siknun siap mempertanggungjawabkan bahasa yang sudah diekspos ke media sosial menyangkut penundaan pembagian SK PNS bagi kami CPNS 771 oleh bapak PJ Gubernur Drs Paulus Waterpauw
5. Kami CPNS 771 meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKD untuk segera membagikan SK PNS
6. Kami CPNS 771 meminta dengan tegas kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Dalam hal ini BKD untuk tidak ada lagi oknum-oknum yang menghalangi atau memperhambat proses pembagian SK PNS.
Aksi demo yang direncanakan akan melakukan longmarch akhirnya dibatalkan dan hanya perwakilan yang diutus untuk bersama-sama ketua koordinator mengantarkan aspirasi ke BKD dan DPRPB. Sebelum mengantarkan aspirasi beberapa perwakilan dari P3K dan CPNS melakukan pertemuan bersama dengan Sekda Papua Barat di ruangan Sekda.
Koordinator Aksi Demo damai Yance Maniagasi mengatakan dimana kita semua ada disini untuk mengambil sikap atas pernyataan salah satu wakil Ketua DPRPB Saleh Siknun pada media online yang meminta PJ Gubernur untuk menunda pemberkasan bagi 512 dan menunda penyerahan SK kepada 771 CPNS.
Sehingga kita semua hari ini kumpul untuk menyatakan sikap kepada salah satu wakil DPRPB, untuk mengklarifikasi apa yang telah di bicarakan melalui salah satu media online.
” Jangan ada pernyataan-pernyataan yang mengadu domba kami antara CPNS dan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, hal-hal seperti ini kami mengantisipasi agar ketika baku dapat tidak terjadi kontak fisik satu dengan yang lainnya, hal itu yang kita jaga, ” tandasnya.
Pertemuan kami tadi bersama Sekda Dance Sangkek, Kepala BKD Nelles Dowansiba yang mana disampaikan untuk SK teman-teman CPNS sebagian besar sudah rampung, tinggal sebagian yang belum ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, setelah rampung SK tersebut akan di bagikan.
” Sedangkan untuk kami P3K berdasarkan keputusan menteri kami yang bekerja dan mengabdi sebagai tenaga honor usianya sudah diatas 35 tahun tidak dapat diakomodir masuk dalam CPNS maka kita bawa formasi P3K. Surat itu sudah ada cuma memang ada teman-teman yang mau dan ada teman-teman yang tidak mau akhirnya surat itu tertunda sampai hari ini,” ungkapnya.
Tapi semua itu sudah direspon Sekda dengan mengeluarkan surat edaran menindak lanjuti surat keputusan menteri tentang pemberkasan honorer P3K yang nanti diangkat menjadi ASN P3K.
Pemberkasan dari P3K yang sudah terkumpul saat ini berjumlah 302 dan sudah berada di BKD Provinsi Papua Barat,” tuturnya. (PFP-06)