PinFunPapua.com, Manokwari – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa saat memimpin apel ASN dilapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari, Senin (20/02/2023) menekankan beberapa point’ penting yang harus diperhatikan seluruh ASN dilingkup Pemprov Papua Barat.
Penekanan pertama mengenai Laporan Evaluasi Renja OPD (Forum E-5) yang sejak bulan Januari sudah diserahkan Bappeda, sehingga ini menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD untuk segera diisi.
Forum E-5 ini menyangkut dengan pelaporan dari setiap Sekretaris Dinas dan Badan, khususnya awal program, tolong di dorong untuk pelaporannya segera dilakukan.
Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa saat memimpin apel pagi di lapangan upacara kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Arfai, Senin (20/02/2023).
Menurut Melkias forum E-5 ini harus segera diisi karena dengan forum ini semua terarah baik mulai dari skejul perencanaan, pelaporan-pelaporan semua diikuti agar pekerjaan yang kita kerjakan baik semua, walaupun dokumen anggaran sedikit terlambat tetapi nanti pelaporannya juga baiklah.
” Kata Melkias kedepan akan diterapkan dengan pemberian reward bagi OPD yang melaksanakannya, dan bagi OPD yang tidak melaksanakannya Pagu anggarannya harus dikurangi,” katanya.
Lebih lanjut Melkias menyampaikan dimana jika belum di isi forum E-5, maka kita di Provinsi Papua Barat ini yang pelaporannya terlambat, sehingga tahun ini kita upayakan bekerja tidak seperti tahun kemarin yang terlambat melulu
Karena setiap tahun itu pelaporan menjadi masalah, jadi ini menjadi catatan. Kami berharap dalam waktu satu dua hari ini sudah bisa masuk pelaporannya,” ungkapnya.
Sementara Melkias menambahkan menyangkut keuangan, informasi dari kepala BPKAD bahwa dokumen itu tinggal ditanda tangani oleh Sekda.
” Kita berharap dalam Minggu ini , paling tidak hari Rabu atau Kamis paling lambat hari Jumat sudah bisa diterbitkan dokumen anggarannya, dengan demikian segala hal yang menyangkut hak dan TPP itu sudah bisa langsung di bayarkan,” harapnya
Dan bagi pejabat eselon II dan bendahara pengelolah keuangan untuk segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kalau bapak, ibu tidak melapor temasuk saya maka nanti TPPnya tidak di bayarkan.
Selain itu juga untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tanggal 10 sudah harus disampaikan kepada BPK, sehingga kami mohon perhatiannya untuk semua tetap melaporkan, sehingga itu merupakan Rangkuman secara keseluruhan untuk LPPD tahun 2022.
” Satu lagi hari ini dilaksanakan FGD hasil penilaian Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP) Provinsi Papua Barat tahun 2023 yang diselenggarakan melalui zoom, dan diikuti oleh OPD yang mendapatkan alokasi dana Otsus,” pungkasnya. ( PFP-06 )
