MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Sri Widodo, S.I.P.,M.Si., M.Sc. menyampaikan paparan penting terkait situasi dan kondisi keamanan serta sosial yang berkembang di wilayah Papua Barat dalam Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 se-Provinsi Papua Barat, tahun 2025. Dalam pemaparannya, Kabinda menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat.
Secara umum, situasi keamanan di wilayah Papua Barat terpantau relatif aman dan kondusif. Namun, terdapat beberapa permasalahan daerah dan dampak kebijakan nasional yang patut diwaspadai, antara lain peningkatan agresivitas Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), kerawanan dalam implementasi kebijakan nasional, ekses Pemilu dan Pilkada, serta dinamika sosial dan ekonomi.
Kabinda menyebutkan bahwa peningkatan gangguan keamanan oleh KSTP, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, dapat berdampak pada Teluk Bintuni. Hal itu terlihat dari insiden penembakan pada 12 Januari 2025 terhadap Pos Satgas Yonif 642/Kps di Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat, oleh kelompok TPNPB Kodap IV/Soraya pimpinan Barnabas Muuk. Aksi tersebut kemudian disusul dengan penyebaran video propaganda di media sosial pada 17 Januari.
Akibat kejadian itu, sebanyak 55 kepala keluarga dari Distrik Moskona Barat mengungsi ke wilayah Bintuni hingga 8 Maret lalu. Pergerakan kelompok bersenjata juga terpantau, seperti keberadaan Deni Moss (Panglima Kodap IV) yang dalam kondisi sakit keras di sekitar Kampung Meyah serta potensi pergerakan tokoh lain, Arnoldus Jansen Kocu (Danops Kodap IV), menuju wilayah Teluk Bintuni.
Sementara itu, implementasi sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menghadapi tantangan. Program MBG yang telah berjalan sejak 8 Februari di lima kabupaten menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian anggaran dengan indeks harga daerah, sulitnya distribusi, hingga penolakan dari orang tua siswa karena kualitas menu. Aksi penolakan bahkan terjadi pada 24 Februari di Kampus UNIPA Manokwari oleh kelompok mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Program CKG yang dimulai sejak 9 April juga menghadapi kendala teknis seperti kurangnya sosialisasi aplikasi Satu Sehat, jaringan internet yang belum merata, serta minimnya fasilitas kesehatan yang melayani program tersebut.
Kabinda juga mengingatkan adanya penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI-Polri dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua. Tercatat tiga aksi protes terjadi di Manokwari pada Februari dan April 2025, termasuk penolakan terhadap keberadaan pos militer dan tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia.
Lebih lanjut, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran turut memicu reaksi masyarakat, terutama terkait pemberhentian honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penolakan datang dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh politik lokal, termasuk dari anggota DPRD Papua Barat.
Kabinda menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Papua Barat serta mendukung keberhasilan program-program nasional melalui pendekatan yang partisipatif dan humanis. (red)
