Kesbangpol Menggelar Pertemuan Bersama KPU, Bawaslu Dan BPKAD Provinsi Papua Barat

Ketua Kerukunan Masyarakat Tabi Edison Ompe ( Foto : Alfredo Regoy )

PinFunPapua.com, Manokwari – Kesbangpol Provinsi Papua Barat bersama BPKAD Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan bersama KPU Papua Barat dan Bawaslu Papua Barat dalam rangka membahas dana hibah Provinsi Papua Barat yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pemilu tahun 2024.

 

Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ dimana Pemerintah Provinsi harus menganggarkan anggaran Pemilu tahun 2024 nanti bagi Kabupaten jadi untuk tahun 2023 itu sebesar 40 persen sisanya tahun 2024 sebesar 60 persen.

 

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Edison Ompe saat ditemui sejumlah wartawan usai pertemuan bersama KPU, Bawaslu dan BPKAD, Kamis ( 23/02/2023).

 

Menurutnya ini adalah bagian untuk kita sinkronisasi anggarannya, namun akan dilakukan pertemuan kembali pada bulan Maret, sehingga lembaga penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu akan merasionalkan anggarannya berapa untuk pemilu tahun 2024.

” Bukan di KPU dan Bawaslu saja tetapi Kesbangpol bersama teman-teman di Biro Pemerintahan dan Desk Pilkada serta tim pemantauan Pilkada mulai merasionalkan anggarannya. Jadi masing-masing akan siapkan, mudah-mudahan di bulan Maret maka kita sudah bisa sepakati hasil rasionalisasi anggarannya berapa,” tandasnya.

 

Kita tidak bisa bilang Pemprov anggarkan begini, namun semua itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Pemprov berapa dan teman-teman Kabupaten itu berapa, sehingga hasilnya harus disepakati, sebelum semua itu dibawa dalam Rakor Bupati nantinya.

 

Pertemuan berikutnya akan kita lakukan untuk kesepakatan berapa besaran anggaran dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu sebelum dilaporkan kepada Gubernur

 

” Karena para Bupati akan diundang dan Gubernur akan sampaikan terkait dengan rasionalisasi anggaran Pemilu Tahun 2024,” ucapnya.

 

Harapan saya bagi KPU, Bawaslu untuk selalu berkomunikasi, karena dengan komunikasi itu sangat perlu, apalagi saat ini kita masuk tahun politik, sehingga kita harus tetap membangun komunikasi baik dengan KPU, Bawaslu sehingga hasilnya baik.

 

Kalau kita tidak bangun komunikasi dengan baik, dengan masing-masing jalan sendiri bagaimana maka mau jadi apa, sehingga komunikasi tetap dibangun dan kami sendiri akan bangun komunikasi dan laporkan ke Gubernur untuk hasil rasionalisasi anggaran tersebut,” pungkasnya. ( PFP-05 ).

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *