Kita Sepakat Hari Ini Evaluasi RAPBD T. A 2023 Selesai Selesai Di Evaluasi

Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw saat memimpin apel pagi ASN di lingkup Pemprov Papua Barat di Lapangan Borasi Manokwari, Jumat ( 13/01/2023). ( Foto : Alfredo Regoy).

PinFunPapua.com, Manokwari – Dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya (PBD), hal ini akhirnya berdampak terjadinya evaluasi APBD Provinsi Papua Barat T. A 2023 yang harus kembali disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat.

 

Pemerintah Provinsi Papua Barat beberapa hari ini sedang sibuk, pertama tim anggaran yang sedang menyusun kembali Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan juga PPergub semua itu untuk menjawab evaluasi RAPBD kita tahun 2023 dari Kemendagri

 

Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat dalam arahan saat memimpin apel ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat di Lapangan Borasi Manokwari, Jumat (13/01/2023)

 

Diharapkan hari ini bisa kita rampungkan, awalnya diberikan batas waktu dari Kementerian Dalam Negeri hingga hari ini tanggal 13, namun kita mendapatkan penambahan waktu hingga tanggal 18 Januari 2023.

 

” Dengan adanya penambahan waktu tersebut yang diberikan Kemendagri maka saya sudah sepakat dengan para Asisten, Kepala Dinas dan Kepala Badan untuk menyelesaikan semuanya hari ini, selesai lebih cepat lebih baik, ” ungkapnya.

 

Pj Gubernur mengatakan semua itu nantinya relevansi dengan anggaran yang nanti akan kita dapatkan, begitu juga dengan program-program yang sudah di susun dan disiapkan.

 

” Pj Gubernur mengatakan untuk anggaran APBD tahun 2023 akan saya kontrol secara langsung dalam penggunaannya. Dimana saya akan panggil Pimpinan OPD untuk memaparkan kepada saya, untuk apa saja anggaran-anggaran itu digunakan nantinya, ” tegasnya.

 

Semua itu dilakukan karena setiap tahun kita mendapat pengurangan anggaran, yang pertama setelah pemisahan dengan Papua Barat Daya. Dimana APBD kita menurun sekitar 36%, sedangkan untuk dana transfer ada pengurangan 46%.

 

“Pengurangan tersebut berrelevansi dengan daerah yang sekarang yang Papua Barat yang semula terdapat 13 Kabupaten/Kota sekarang hanya tinggal 7 Kabupaten, ” bebernya.

 

Harapannya dengan adanya pengurangan jumlah anggaran, bisa pas dengan kebutuhan Papua Barat, dan tidak mempengaruhi TPP para ASN

 

“Katanya makanya saya mau mengontrol langsung biar ada bagian-bagian mana yang harus kita prioritaskan, bagian-bagian mana yang harus kita kurangi, semua itu dilakukan untuk mengatur anggaran yang tinggal sedikit, ” pungkasnya. (PFP-05)

 

 

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *