PinFunPapua.com, Manokwari – Mawanto Dubri Aktivis LSM Kampak Papua Barat, mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah terkait fasilitas kesehatan di provinsi ini. Hingga saat ini, Papua Barat belum memiliki fasilitas pencucian darah (hemodialisis) yang memadai bagi pasien yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan ginjal dan memerlukan layanan pencucian darah secara rutin. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Marwanto yang merasa prihatin terhadap kondisi warga, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang harus menghadapi kesulitan biaya dan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut.
Menurut Mawanto, ketidaktersediaan alat pencuci darah di Papua Barat menyebabkan banyak warga harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya demi mendapatkan layanan hemodialisis. “Saya melihat sendiri, bagaimana saudara-saudara kita di Papua Barat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk berangkat ke luar Papua, demi mencuci darah. Ini sangat memberatkan, khususnya bagi Orang Asli Papua yang umumnya memiliki keterbatasan finansial,” ujarnya dengan nada prihatin, Sabtu (2/11/2024).
Dia menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk akomodasi, termasuk biaya menyewa tempat tinggal bagi pasien dan keluarga yang menemani selama proses pengobatan berlangsung. “Ketika harus keluar Papua, keluarga pasien tentu harus mencari tempat tinggal sementara dan ini menambah beban biaya. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, banyak keluarga yang akhirnya kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” jelas Marwanto.
Selain itu, Mawanto menyoroti bahwa Rumah Sakit Provinsi Papua Barat saat ini telah berstatus sebagai rumah sakit rujukan, yang seharusnya memiliki layanan kesehatan yang lengkap dan komprehensif, termasuk layanan hemodialisis.
“Rumah sakit provinsi sudah menjadi rumah sakit rujukan, seharusnya pelayanannya juga meningkat. Tapi nyatanya, hingga saat ini fasilitas cuci darah belum tersedia di sini. Hal ini tentunya mengecewakan dan perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tegasnya.
Sebagai bentuk solusi, Mawanto mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Dinas Kesehatan, untuk mempercepat pengadaan alat pencuci darah beserta tenaga ahlinya. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perusahaan swasta maupun lembaga donor, guna menghadirkan fasilitas tersebut di Papua Barat.
“Saya berharap pemerintah bersedia bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga alat pencuci darah bisa tersedia di rumah sakit provinsi. Dengan adanya alat dan tenaga ahli yang memadai, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, akan lebih mudah dan tidak membebani mereka dari segi biaya maupun tenaga,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mawanto menilai bahwa ketersediaan layanan pencucian darah di Papua Barat bukan hanya soal akses kesehatan, tetapi juga wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tergolong rentan dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Ia berharap aspirasi ini dapat didengar oleh pemerintah dan segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat.
Permasalahan ketiadaan fasilitas kesehatan yang mendasar ini, menurut Marwanto, mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi, kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
“Masyarakat Papua Barat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Pemerintah seharusnya tidak menunda-nunda lagi, sebab semakin lama fasilitas ini tidak tersedia, semakin banyak pula masyarakat yang dirugikan dan harus menanggung beban biaya yang besar,” pungkasnya.
Dengan adanya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah, diharapkan pelayanan kesehatan di Papua Barat akan semakin memadai. (red)
