MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) mengimbau seluruh jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam setiap acara kedinasan dan kegiatan resmi lainnya.
Ketua MRP PB, Judson F. Waprak, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua serta memperkuat ekonomi lokal.
“Kita harus mulai dari diri sendiri untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal. Dengan menggunakan pangan lokal dalam acara resmi, kita turut berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat Papua,” ujar Waprak.
Alasan Penggunaan Pangan Lokal dalam Acara Kedinasan
MRP PB menekankan bahwa pemanfaatan pangan lokal memiliki berbagai manfaat strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.
1. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Asli
Mengutamakan pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, ikan, dan pisang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani dan pelaku usaha Papua. Membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri pangan lokal berkembang lebih pesat.
2. Menjaga Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor yang sering kali mahal dan tidak selalu tersedia. Memanfaatkan sumber daya alam Papua secara optimal untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
3. Melestarikan Budaya dan Identitas Papua
Papua memiliki kekayaan kuliner tradisional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Penggunaan pangan lokal dalam acara resmi akan memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya dan identitas masyarakat Papua.
4. Meningkatkan Gizi dan Kesehatan
Pangan lokal memiliki nilai gizi tinggi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Mengurangi konsumsi makanan instan dan olahan yang kurang sehat serta berisiko bagi kesehatan.
5. Mendukung Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan
Menggunakan pangan lokal lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Mendorong pola pertanian yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan alam Papua.
Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan ini, MRP PB mendorong langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh berbagai pihak:
Instansi pemerintah di Papua Barat wajib menyediakan dan mengonsumsi pangan lokal dalam setiap acara resmi, rapat, dan pertemuan kedinasan.
Pelaku usaha dan penyedia katering diharapkan mengutamakan bahan pangan lokal dalam produk dan layanan mereka.
Masyarakat umum didorong untuk lebih memilih pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dukungan terhadap petani dan produsen lokal.
MRP Papua Barat menegaskan bahwa penggunaan pangan lokal bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen bersama untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat asli Papua.
“Dengan kebijakan ini, kita berharap kesejahteraan masyarakat meningkat, budaya lokal tetap lestari, dan Papua semakin mandiri dalam sektor pangan,” tutup Judson Waprak. (Adv/ Aufrida Marisan )
