Musyawarah Pembangunan Papua Barat, Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

PinFunPapua.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrembang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Otonomi Khusus (Otsus) 2024 di Aston Niu pada Senin (29/04/2024).

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wamendagri John Wempi Wetipo, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Termongmere, Ketua BP3OKP, Kapolda, Pangdam, Kejati, Ketua MRPB, Kabinda, Bupati Se-Papua Barat, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda, Dance Sangkek, sesuai dengan UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional, Musrembang menjadi momen penting untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.

” Peserta Musrembang Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan masukan aktif untuk penyempurnaan RPJPD tahun 2025-2045, RKPD tahun 2025, dan rencana pembangunan program otsus kabupaten kota dan provinsi tahun 2025,” ungkap Dance Sangkek.

Pada tahun 2025, Papua Barat mengusulkan sebanyak 47 program dari total 160 program prioritas provinsi. Program tersebut terbagi menjadi prioritas satu sebanyak 17 program, prioritas dua 15 program, prioritas tiga 4 program, dan prioritas keempat 21 program.

” Adapun tujuan dari Musrembang ini antara lain: pertama, mengkonsentrasikan usulan dari tingkat kabupaten dalam rencana pembangunan Papua Barat; kedua, menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi misi tujuan pembangunan Papua Barat; ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program pembangunan; keempat, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua; dan kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

” Dengan harapan terlaksananya Musrembang Provinsi Papua Barat, diharapkan akan menghasilkan usulan pembangunan yang memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta lintas kabupaten, dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya. ( PFP-01 ) 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *