PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw M.,Si, akan melakukan pelantikan terhadap tujuh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang telah dilakukan evaluasi beberapa waktu lalu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penjabat Gubernur beserta tim evaluator internal yang telah dibentuk sudah menilai kinerja para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga penjabat Gubernur mengagendakan pelantikan terhadap tujuh pimpinan OPD pekan depan.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw saat ditemui sejumlah wartawan di Swiss-belHotel, Jumat ( 5/05/2023 ) mengatakan sebenarnya pelantikan akan dilakukan hari ini, tetapi karena kegiatan hari ini begitu padat, sehingga kita lihat beberapa hari kedepan,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa rencana pelantikan 7 pimpinan OPD tersebut setelah pihaknya menerima laporan hasil kerja tim evaluator internal Pemerintah Provinsi Papua Barat dan tergantung dari kesiapan dari pada Biro Kepegawaian. Untuk tujuh pejabat yang telah mengikuti evaluasi kinerja dan hasilnya sudah saya terima,” katanya.
Ia mengatakan bahwa jika jabatan diperpanjang atau pun disetop dalam pelantikan nanti, itu bagian tugas reformasi birokrasi.
“Tujuannya agar meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tutur Waterpauw.
Untuk 7 OPD tersebut akan dilakukan pelantikan pada minggu depan untuk saudara-saudara yang berpikir kesana kemari, serahkan saja semuanya, tidak usah berpikir yang terlalu rumit, hidup itu sementara jadi kita jalan sama-sama saja.
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 04/TIM-EKP/JPTP/IV/2023 tentang evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemprov Papua Barat,
Diketahui, 7 pejabat yang dievaluasi adalah, Kepala Dinas Kalutan dan Perikanan (DKP) Jacobis Ayomi; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elsina Y Sesa; Kepala Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik Frans P Istia; Kepala Badan Pengembangan SDM Eduard Nunaki; Staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM, Muhammad A Tawakal; Kepala Biro Hukum Robert RK Hammar; dan Kepala Biro Pemerintahan Setprov Papua Barat, Agustinus M Rumbino. ( PFP-05 )
