PinFunPapua.com, Manokwari – Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan pemprov Papua Barat Sempat diwarnai Aksi Protes oleh Salah satuTim 315 atau aktor pemekaran Provinsi Papua Barat
Aksi protes dengan menyampaikan sejumlah hal itu pada saat proses Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator dilingkungan pemerintah provinsi Papua barat dan penyerahan DPA tahun anggaran 2023 serta penyerahan piala penghargaan paritrana award kategori pemerintah provinsi tahun 2021, Jumat (301/3/2023) di Gedung PKK Arfai.
Pantauan wartawan pinfunpapua.com dimana saat pembacaan SK Pemberhentian Negeri Sipil dari jabatan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Memberhentikan dengan hormat Stefanus Selang dari jabatan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM PB.
Memberhentikan dengan hormat Sugiyono dari jabatan tinggi Pratama selaku Inspektur Provinsi Papua Barat dan Memberhentikan dengan hormat Orgenes Ijie dari jabatan tinggi Pratama selaku Kepala Biro Umum Setda Papua Barat.
Pembacaan akan dilanjutkan namun dihentikan oleh Orgenes ijie yang tidak terima dirinya digantikan oleh Penjabat Gubernur provinsi Papua Barat.
Orgenes Ijie mengatakan, keputusan yang diambil PJ Gubernur Papua Barat Komjen Pol ( Purn) Drs Paulus Waterpauw M.,Si saat keliru jika saya diberhentikan,kami tim 315 dalamhanya ada dua orang dalam birokrasi, saya adalah pelopor saya adalah Tim 315 yang menghadirkan Provinsi Papua Barat sehingga saat ini bapak bisa jadi Penjabat Gubernur Papua Barat.
“ Kami tim 315 berjuang agar Provinsi Papua barat ini bisa hadir disaat orang Papua Bicara Papua Merdeka saat itu,” ungkap Orgenes ijie.
Katanya, Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para pahlawannya. Pemerintah Papua barat hari ini hadir karena kita,kita bersama tim yang lain pergi menghadap presiden Megawati
“ Sehingga hentikan pelantikan hari ini, kami tahu aksi demo yang dilakukan beberapa waktu lalu kami tahu kami akan digeser. Saya adalah salah satu aktor yang menghadirkan Papua barat ini,” tandasnya.
Dimohon pertimbangannya keputusan ini dengan baik, jangan lihat karena persoalan kinerja-kinerja pemerintah. Kinerja Pemerintah itu adalah kinerja anggaran, ada anggaran dulu baru kita bisa kerja.
Usai aksi protes dilakukan Proses pelantikan tetap berlangsung dengan tertib hingga usai. ( PFP-06 )