PinFunPapua.com, Manokwari – Pemerintah Kabupaten Manokwari, bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua Barat dan Perum Bulog Manokwari, meluncurkan program Kios Pangan Rakyat (KIPRA) sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan di wilayah tersebut. Program ini diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan di Manokwari.
Kepala Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Manokwari, Rishard H. Aalfons, menjelaskan bahwa KIPRA merupakan program sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Perum Bulog Cabang Manokwari.
“Tujuan dari pendirian KIPRA ini adalah untuk mengendalikan inflasi pangan, khususnya di sektor holtikultura dan komoditas pangan lainnya seperti beras,” ujar Rishard.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, salah satu penyumbang inflasi terbesar di Manokwari adalah dari sektor makanan, minuman, dan tembakau, sehingga pemerintah berupaya membuka kios pangan rakyat untuk menekan inflasi dari sisi pangan.
Rishard juga menjelaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi antarinstansi, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan menyediakan komoditas holtikultura seperti tomat dan cabai di KIPRA. “Dalam waktu dekat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan memasok telur produksi lokal untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi atau rendah, dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Manokwari, Armin Bandjar, mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pembentukan KIPRA. “Kami akan menyiapkan produk sesuai permintaan pasar dengan harga jual yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bahkan, sesuai permintaan Kepala Dinas Perindag, kami berupaya agar harga jual beras SPHP sedikit di bawah harga pasar,” jelas Armin. Ia menambahkan, harga beras SPHP akan dijual seharga Rp63 ribu per lima kilogram sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga pangan di Papua.
Armin juga menyatakan kesiapan Bulog untuk mendukung program ini hingga ke depan, dengan memperluas jangkauan KIPRA di wilayah Manokwari. “Kios ini dibuka di pasar sebagai respons terhadap permintaan pemerintah pusat agar ada toko pengendalian pangan di pasar untuk stabilisasi harga di Papua,” ungkapnya.
Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Keuangan Inklusif KPw BI Papua Barat, Rayna Ditriano, menambahkan bahwa fungsi utama KIPRA adalah mendekatkan Bulog kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Harga yang ditawarkan di KIPRA di bawah harga pasaran, terutama untuk komoditas SPHP yang dibatasi pembeliannya hanya dua karung per orang, sementara komoditas lain dapat dibeli tanpa batasan,” jelas Rayna.
Rayna juga menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen BI dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga, khususnya pangan, sebagai bagian dari tanggung jawab publik.
“Kami berharap KIPRA bisa menjadi langkah awal untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang mampu mendukung pengendalian inflasi dan menjadi andalan pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya.
Dengan peluncuran KIPRA, diharapkan masyarakat Manokwari dapat menikmati harga pangan yang lebih stabil dan terjangkau, serta mendukung perekonomian daerah secara berkelanjutan. (PFP-04)
