Pj Gubernur Papua Barat Buka Rakor Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum

PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere membuka kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (7/11/2023).

Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham dalam sambutannya mengajak seluruh pihak yang hadir saat ini untuk aktif memberikan kontribusi dan masukan positif sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan seluruh rakyat.

“Mari kita semua menjaga keamanan menuju tahun politik dan tidak membuat keamanan masyarakat bergejolak, untuk mensukseskan pemilu yang baik, baik legislatif, Pilres, Pilkada dan Pilgub 2024 mendatang,” ungkapnya.

Mari kita sukseskan Pemilu baik pemilihan umum legislatif, Pilres juga pilkada. Dan yang perlu di pastikan hari ini adalah anggaran untuk pemilu sudah ada sesuai dengan ketentuan.

“ Ia meminta, kepala Kesbangpol Papua Barat serta interverisir kepala Kesbangpol Kabupaten/kota Papua dan Papua Barat Daya di laporkan secara tertulis kepada kami, kemudian ada langkah-langkah yang diambil,” tuturnya..

Bapak Kesbangpol segera mengkoordinasikan dengan BPK, Inspektorat, juga perlu meminta pendampingan kepada Kejaksaan Tinggi Terkait dengan apabila kabupaten/kota yang belum memasukan anggarannya sampai anggaran APBD perubahan.

” Oleh karena itu, perlu di konsultasikan ini apakah menggunakan mekanisme penganggaran berupa anggaran untuk di sampaikan ke dewan. Dewan menyetujui agar di pastikan uang yang masuk di tahun 2023,”katanya.

Ataukah mekanisme,revisi penjabaran APBD, apabila kemudian sudah bisa di mungkinkan untuk di masukan anggaran sesuai dengan aturan ditetapkan oleh negara.

“Ini tidak ada alasan tidak ada uang, mekanisme keuangannya, harus di konsultasikan dengan lembaga terkait minta pendampingan,”imbuh Ali.

Selanjutnya, Kesbangpol memonitor tahapan-tahapan di KPU dan Bawaslu. Sekarang sudah masuk ke tahapan apa.

“Harus di monitor terus kegiatan mulai berjalan karena kita ada penganggaran perubahan atau apa di harus dipastikan bahwa anggaran-anggaran ini, artinya tidak ada masalah-masalah pada tahapan yang berjalan pada bulan November atau Desember,” tuturnya.

Dipastikan kegiatan kegiatan berjalan artinya tidak ada alasan nanti tidak ada tahapan yang berjalan. Apalagi alasan tidak ada uang.
Ini mohon Dewan dari DPR Fraksi Otsus sampaikan untuk di konsultasikan dulu. Apa yang mau kita lakukan ini, kemudian apakah memungkinkan dari sisi aturan. Maka bersama-sama dengan dewan wujudkan laksanakan ini agar ada kepastian anggaran pada pemilu 2024,”ucapnya.

Ditambahkan biasanya KPU dan Bawaslu akhir dari selesai kegiatan pemilu mereka ini terjerat hukum, Uang banyak terjerat hukum, uang sedikit juga terjerat hukum, sehingga kita harus berpikir positif saja kemampuan mereka mengelola keuangannya belum memadai,”ujar dia.

Oleh karena itu kami, berharap kepala Kesbangpol konsultasikan setiap kabupaten kabupaten. Minta Perampingan dengan penegak hukum

“Kemudian dalam proses ini kalau ada kurang mengerti ada tekanan-tekanan dan sebagainya konsultasikan dengan Kejaksaan,”tegasnya.
Agar akhir dari semua itu ada pendampingan jangan jalan sendiri, jangan bikin diri mengerti sendiri itu berbahaya,”tambahnya.

Kemudian dari sisi keuangan pemilu, Bawaslu di pastikan Pihak keamanan polisi dan TNI di pastikan keuangannya. Hal itu di sampaikan pak Kapolda dan Pangdam Kasuari sudah menyampaikan kepada kami.

“Koordinasi dengan baik di tingkat Provinsi, kemarin bertemu forkompinda mereka sepakat Mendukung suksesnya Pemilu ini di Papua Barat,”tegasnya.

Selain itu di tingkat Kesbangpol di tingkat kabupaten/kota juga mendukung pihak kepolisian dalam hal ini Polresta dan kodim setempat Dengan penganggaran.

“Dan di pastikan mereka dapat di dukung dengan anggaran sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan kondusif,”pungkasnya. ( PFP-01 )

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *