Presiden Mengharapkan Seluruh Daerah Di Indonesia Dapat Menjaga Stabilitas Pangan

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dr, Ir. Jacob Fonataba,M.Si ( FOTO: Doc PFP )

PinFunPapua.com, Manokwari – Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas Pangan Indonesia akibat dampak dari pemulihan kondisi negara untuk pulih, dan kuat akibat dari dampak perang Ukraina, Uni Soviet, Palestina dan Tiongkok

Presiden mengharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat menjaga stabilitas pangan,” ungkap Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Dr, Ir. Jacob Fonataba,M.Si, saat ditemui wartawan usai Upacara Sumpah Pemuda di lapangan kantor Gubernur Arfai, Jumat (28/10/2022).

Jacob Fonataba mengatakan Menteri Pertanian mencanangkan lima program prioritas yang akan dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Papua Barat, sangat luar biasa dimana atas undangan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw Menteri Pertanian bisa hadir di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama melakukan pencanangan tanam padi sawah di kampung Desai, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari.

” Selain pencanangan padi, beliau juga melakukan rapat singkat dengan seluruh Bupati, Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat. Hal-hal yang sangat urgent dan penting disampaikan dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan yaitu menyangkut rancangan program dan kegiatan yang terkait dengan ketersediaan stock pangan,” tandasnya.

Diharapkan agar kita bisa mengoptimalkan semua lahan-lahan yang pernah ada, misalnya luasan lahan padi untuk Papua Barat ada 11 ribu Hektar, dan segera di maksimalkan untuk ditanami khususnya tanaman padi sawah.

” Selain padi ada juga lahan-lahan lain yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman sumber pangan, untuk perkebunan sebagai sumber cadangan pendapatan bagi masyarakat, ini juga di minta Menteri untuk dicanangkan,” tuturnya.

Kemudian pembentukan gugus tugas ketahanan pangan, gugus tugas ketahanan pangan Provinsi Papua Barat sudah dibentuk oleh Gubernur, sehingga Kabupaten/Kota juga harus dibentuk gugus tugas ketahanan pangan.

Selain itu juga kita mengoptimalkan Atau menyempurnakan kembali lembaga kelembagaan pertanian dan SDM pertanian yang harus disiapkan para Gubernur, Bupati dan Walikota.

Masing-masing daerah juga harus menentukan komoditas pertanian, komoditas unggulan yang terkait dengan untuk ketahanan pangan tetapi juga menambah perekonomian bagi masyarakat.

” Lebih lanjut Menteri Pertanian menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan ada skema pembiayaan dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan Kredit Usaha Tani, diharapkan dari kredit usaha ini dapat dimanfaatkan oleh semua yang bergerak di bidang pertanian terutama kelompok-kelompok tani mulai dari kegiatan budidaya, kegiatan pasc panen, kegiatan pengelolaan bahkan sampai pemasaran,” bebernya.

Menteri Pertanian juga mengharapkan kita dapat membuat Tata niaga distribusi bahan pangan dengan baik, misalnya Manokwari ada kelebihan stock pada satu komoditi maka bisa disuplai ke daerah lainnya yang kekurangan stok pangan, kita juga berbicara sampai ke marketplace jadi bagaimana memasarkan daripada produk-produk unggulan terutama produk-produk pangan yang ada di Papua Barat.

” Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw telah menyampaikan kepada Menteri Pertanian bahwa pada tanggal 22 Oktober kemarin di Kabupaten Sorong Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Bank Indonesia telah melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pencanangan komoditi cabe, karena Komoditi cabe penyumbang inflasi untuk Papua Barat,” tuturnya.

Jacob menambahkan dimana sesuai arahan Menteri tentang lima point tersebut langkah pertama yang dilakukan Dinas yakni hari ini dilakukan zoom meeting dengan semua stakeholder pertanian yang ada di Provinsi Papua Barat.

Melalui zoom meeting kita melakukan tindakan cepat untuk mensosialisasi kepada Dinas Kabupaten/Kota yang tidak hadir kemudian kita mantapkan dengan menyusun data-data base misalnya potensi lahan yang ada di kabupaten-kabupaten itu ada di mana saja, siapa sumber daya manusia yang ada di situ yang bisa bekerja di lahan-lahan yang ada.

” Kemudian kita menentukan komoditas prioritas itu kita berharap adalah komoditi yang merupakan sumber pangan utama dulu, kemudian dia akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat itu yang akan kita antisipasi untuk keadaan gejolak dunia Indonesia dan Papua Barat,” pungkasnya. (PFP-05)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *