PEGAF, PinFunPapua.com — Ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor, merespons keluhan warga Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Pegunungan Arfak (Pegaf), terkait bantuan yang belum terealisasi dan perbaikan infrastruktur yang terhambat. Menurutnya, program normalisasi di lokasi longsor sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, rencana tersebut terkena pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Tahun anggaran 2025, program normalisasi sudah kami masukkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, program ini terkena pemangkasan akibat pergeseran anggaran. Saya mendapatkan informasi tersebut dan langsung marah kepada Dinas PUPR,” ungkap Wonggor.
Ia menyayangkan keputusan pemangkasan anggaran ini karena normalisasi lokasi longsor di Mitiede merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. “Ini adalah wilayah yang terkena bencana. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan dengan cermat mana program yang bisa digeser dan mana yang tidak. Program ini sudah diperjuangkan agar masuk dalam APBD, tetapi tetap terkena pergeseran,” tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa kebijakan pergeseran anggaran harus berlandaskan skala prioritas. Ia mengkritik keputusan pemerintah daerah yang justru memangkas anggaran untuk program yang sifatnya darurat. “Pergeseran anggaran harus dilihat dari prioritasnya. Program ini termasuk kategori darurat yang tidak seharusnya dipangkas, begitu juga dengan program serupa di wilayah lain yang mengalami kondisi serupa,” ujarnya.
Wonggor berjanji akan terus memperjuangkan normalisasi lokasi longsor di Mitiede dan memastikan bantuan yang dijanjikan Pemprov Papua Barat dapat terealisasi. “Kami akan mengawal masalah ini melalui mekanisme kelembagaan DPRPB. Pemerintah harus bertanggung jawab atas janji mereka kepada masyarakat terdampak bencana,” tegasnya. (red/rls )
About the Author
