MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, menegaskan pentingnya peran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRK dalam memastikan pembangunan daerah berpihak kepada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2026, Rabu (30/04/2025)
Dalam sambutannya, Jhoni menjelaskan bahwa Pokir DPRK merupakan hasil penjaringan aspirasi melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat, yang telah dilaksanakan secara rutin sejak DPRK dilantik pada 27 Agustus 2024. Ia menyebut, dua kali masa reses yang digelar—pada Desember 2024 dan Maret 2025—telah menghasilkan dokumen Pokir yang disusun sistematis dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Dengan dasar hukum yang kuat seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, Pokir menjadi wujud nyata peran DPRK dalam mendorong pembangunan yang demokratis dan berbasis aspirasi rakyat,” ujar Jhoni.
Ia menambahkan, proses penyusunan Pokir dilakukan melalui empat tahapan: pengumpulan aspirasi, penelaahan dengan sasaran pembangunan daerah, pengajuan tertulis ke Bappeda, dan integrasi dalam sistem perencanaan SIPD. Proses ini menjadikan Pokir sebagai dokumen sah yang dapat ditelusuri dan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Jhoni juga menyoroti peran penting DPRK dalam menyelaraskan Pokir dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, termasuk program 100 hari kerja. Menurutnya, Pokir yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat akan langsung berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manokwari.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh semata-mata teknokratis, tetapi harus mencerminkan realitas sosial masyarakat. Pokir adalah media partisipatif yang menjembatani itu,” tegasnya.
Penyerahan secara simbolis dokumen Pokir DPRK dilakukan oleh Ketua DPRK Jhoni Muid kepada Plt Kepala Bappeda Manokwari, Oktofianus Kambu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2026.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati Manokwari, DPRK, jajaran OPD, unsur TNI/Polri, tokoh adat, tokoh perempuan, dan akademisi. Forum ini menjadi ruang strategis dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (red)
About the Author
