Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak ( FOTO : Istimewah)
MANOKWARI, PinFunPapua.com — Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyerukan perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, serta persoalan kekurangan tenaga kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Papua Barat.
Hal tersebut disampaikannya usai menerima audiensi dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Manokwari baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Judson menyoroti berbagai keluhan yang disampaikan para kepala sekolah, termasuk persoalan hak-hak guru honorer yang belum terpenuhi secara layak.
“Saya menerima laporan bahwa masih banyak guru honorer belum memperoleh hak mereka. Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah karena menyangkut kelangsungan proses belajar-mengajar, baik di tingkat SMA/SMK maupun SD dan SMP,” tegasnya.
Judson mendorong Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa guru adalah pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), sehingga kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan.
Selain menyoroti sektor pendidikan, Ketua MRPB juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Papua Barat. Ia mengungkapkan bahwa masih terjadi kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis, meskipun pemerintah telah membangun rumah sakit dengan fasilitas yang tergolong mewah.
“Kita punya rumah sakit yang bagus, namun kekurangan dokter. Akhirnya kita terpaksa mengontrak dokter dari luar daerah selama bertahun-tahun. Hal ini tentu menghabiskan anggaran yang besar dan tidak efisien,” ujarnya.
Menurut Judson, salah satu solusi jangka panjang yang perlu segera dilakukan adalah memberikan alokasi beasiswa khusus bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) dari tujuh kabupaten di Papua Barat untuk menempuh pendidikan kedokteran di luar Papua. Ia berharap, setelah menyelesaikan pendidikan, para dokter muda ini dapat kembali dan mengabdi di tanah kelahiran mereka.
“Pemerintah harus memikirkan secara matang agar anak-anak OAP diberi kesempatan dan kuota langsung dari masing-masing kabupaten untuk sekolah kedokteran. Dengan begitu, ke depan kita tidak akan kewalahan lagi karena kekurangan dokter, baik dokter umum maupun spesialis,” ungkapnya.
Judson juga menekankan pentingnya kebersihan dan kelayakan fasilitas rumah sakit. Ia menilai, tidak masuk akal apabila rumah sakit disebut sebagai tempat untuk memulihkan kesehatan, namun fasilitas di dalamnya tidak memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan.
“Kita sudah menghabiskan anggaran besar untuk membangun rumah sakit yang megah dan melengkapinya dengan peralatan canggih, namun kenyataannya tenaga kesehatan masih kurang, dan kondisi lingkungan rumah sakit pun belum memadai,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di tanah Papua. Tanpa keberadaan guru dan tenaga medis yang memadai, pembangunan SDM yang berkualitas akan sangat sulit dicapai.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan di tanah Papua. Kalau kita kekurangan guru dan dokter, maka kita akan menghadapi kesulitan besar dalam membangun SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (red/adv)
About the Author
