MANOKWARI, PinFunPapua.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari unsur Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menyoroti mandeknya pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Distrik Moskona Barat yang tak kunjung direalisasikan sejak dianggarkan pada tahun 2020.
Menurut Eduard, hingga tahun 2025 ini, masyarakat di wilayah tersebut masih belum menikmati layanan kesehatan melalui fasilitas permanen, padahal penganggaran awal pembangunan telah dimulai lima tahun lalu.
“Fondasi pembangunan dianggarkan pada tahun 2020, tetapi sampai saat ini tidak ada progres pembangunan gedung. Tahun 2021 kami sempat bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, namun anggaran saat itu dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Minggu (25/5/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada tahun 2022, dana yang dialokasikan hanya digunakan untuk pembangunan talud di area lokasi Puskesmas, tanpa disertai kelanjutan pembangunan gedung utama. Pada tahun 2024, dirinya kembali menyampaikan pertanyaan terkait kelanjutan proyek ini kepada pihak Dinas Kesehatan dan kembali dijanjikan bahwa pembangunan akan dimulai pada tahun 2025.
“Pejabat Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa tahun 2025 akan ada anggaran pembangunan. Tetapi hingga kini belum juga terlihat kejelasan apapun. Padahal distrik lain sudah memiliki Puskesmas permanen, lalu kenapa Moskona Barat belum?” tanya Eduard dengan nada kecewa.
Ia menekankan bahwa keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sangat mendesak bagi masyarakat di Distrik Moskona Barat yang berada di wilayah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap layanan medis.
“Warga di distrik ini juga adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya. Ini adalah bagian dari keadilan pembangunan yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Eduard menambahkan bahwa MRPB akan terus memantau dan mendorong percepatan pembangunan Puskesmas tersebut. Ia berharap tidak ada lagi alasan ataupun penundaan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 mendatang.
“Kami tidak ingin janji ini terus berulang setiap tahun tanpa hasil nyata. Kesehatan masyarakat bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda. Ini menyangkut hak hidup masyarakat dan harus segera diwujudkan,” pungkas Eduard. (red)
About the Author
