SBB, PinFunPapua.com – Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat ini menghadapi beragam tantangan serius di tengah kondisi sosial-ekonomi yang kian kompleks. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk SBB tercatat mencapai 216,09 ribu jiwa, dengan angka kemiskinan mencapai 22,31 persen. Persentase ini menempatkan SBB sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Provinsi Maluku.
Selain tingginya angka kemiskinan, persoalan yang tak kalah mendesak adalah maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat daerah, serta konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan. Masalah seperti sengketa lahan dan ketidakjelasan batas wilayah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah bertajuk “Saka Mese Nusa” ini.
Merespons kondisi tersebut, organisasi mahasiswa Saka Mese Nusa (SMN) Student Associate Maluku melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati SBB, Ir. Asri Arman, S.T., dan wakilnya, Salfinus Kainama. SMN menagih realisasi 32 program kerja yang dijanjikan oleh pasangan kepala daerah tersebut saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua SMN, Rama Keliangin, dalam pernyataannya pada Kamis (29/5/2025), menyatakan bahwa hingga kini belum ada tanda-tanda signifikan dari implementasi janji-janji politik tersebut. Ia menilai bahwa perhatian pemerintah daerah masih terlalu terfokus pada kegiatan seremonial tanpa menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami melihat belum ada perubahan yang berarti. Bupati jangan hanya larut dalam kegiatan seremonial, tetapi harus lebih serius menangani konflik agraria dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegas Keliangin.
Ia juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang membuat daerah-daerah seperti SBB harus bekerja ekstra keras dengan kebijakan inovatif dan strategi pembangunan yang berorientasi pada hasil.
“Kalau dalam masa kepemimpinan Ir. Asri Arman tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kami pesimis bahwa 32 program kerja itu akan menjadi lebih dari sekadar janji manis yang akhirnya menyisakan rasa pahit bagi rakyat,” tambahnya.
Rama Keliangin menegaskan bahwa SMN akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari komitmen moral terhadap pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“SMN akan terus mengawal dan menagih janji politik kepala daerah. Kami ingin melihat Saka Mese Nusa benar-benar maju, bukan hanya dalam retorika, tetapi melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Pernyataan ini mencerminkan keresahan kalangan muda intelektual SBB terhadap lambannya perubahan yang dijanjikan. Hal tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa janji kampanye tidak seharusnya berakhir di panggung politik, tetapi mesti diwujudkan dalam kerja nyata dan keberpihakan terhadap rakyat. (Risman/rls)
About the Author
