MANOKWARI, PinFunPapua.com – Menyikapi kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari, Suriyati, bersama jajaran Dinas Kesehatan setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur umum MBG di Jalan Bandung, Borarsi, Manokwari, Jumat (1/8/2025).
Sidak ini dilakukan setelah mencuat pemberitaan mengenai belasan pelajar yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pelajar terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan, dengan satu siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan memastikan langsung kebenaran informasi di lapangan agar tidak simpang siur,” ujar Suriyati kepada awak media di Manokwari.
Dari hasil penelusuran, lanjut Suriyati, pihaknya mendapatkan keterangan dari pengelola dapur umum yang bermitra dengan program MBG. Berdasarkan penjelasan tersebut, tercatat sebanyak 40 siswa terdampak, namun hanya 12 siswa yang disebut dalam pemberitaan media. Saat ini, seluruh siswa telah ditangani pihak Puskesmas, dan tinggal satu orang yang masih menjalani perawatan intensif.
“Intinya, pihak pengelola sudah menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap insiden tersebut. Namun kita tetap menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Manokwari untuk memastikan apakah ini benar-benar kasus keracunan makanan atau bukan,” tambahnya.
Suriyati juga mengungkapkan fakta lain yang mencemaskan, yaitu dari delapan dapur umum penyedia makanan program MBG di Manokwari, hanya dua dapur yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Dapur yang dikunjungi hari itu bahkan belum mengantongi sertifikasi tersebut.
“Informasinya masih dalam proses. Untuk itu, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dinas Kesehatan dan Balai BPOM, agar memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra penyedia makanan MBG. Setiap dapur harus memenuhi persyaratan izin dan standar penyajian makanan yang aman dan sehat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kejadian seperti ini tidak boleh terulang karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Kita harus saling bersinergi sebagai bentuk langkah preventif untuk melindungi generasi bangsa dari konsumsi makanan yang berbahaya. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak agar program ini benar-benar menyajikan makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Suriyati mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat dan mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah. Hal ini, katanya, sejalan dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mengenai pembentukan Satgas Program MBG di daerah.
“DPRK mendorong agar Satgas ini segera dibentuk demi mendukung kelancaran dan keberhasilan program MBG, sebagaimana amanat dari pemerintah pusat. Harapannya, program ini dapat berjalan lebih terorganisir di Papua Barat, khususnya di Manokwari, dan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi anak-anak,” pungkasnya. (Dhy)
About the Author
