Rakorwil Sulampua Di Ambon Tekankan Akselerasi Pembiayaan Inklusif Bagi UMKM

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025 sukses digelar di Ballroom Santika Hotel, Ambon, pada Kamis (21/8/2025). Rakorwil yang mengusung tema “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua ini membahas strategi peningkatan pembiayaan produktif serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Sulampua.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Melkias Werinussa, SE., MH., menjelaskan kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (25/8/2025), bahwa forum Rakorwil tersebut menitikberatkan pada peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, serta keterlibatan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan.

“Intinya, Rakorwil ini mendorong UMKM diberdayakan secara nyata. Ada Bank Mandiri, OJK, dan berbagai pihak yang hadir untuk membicarakan bagaimana pemerintah daerah mengambil peran. Rekomendasinya jelas, yakni memperluas akses pembiayaan dan memberikan perlindungan terhadap UMKM, termasuk nelayan dan petani,” ungkap Melkias.

Dari hasil rapat, terdapat dua kesimpulan besar yang menjadi dasar tindak lanjut:

Peningkatan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua sebagai penggerak perekonomian nasional, termasuk melalui berbagai inovasi skema pembiayaan.
Penurunan kinerja kredit UMKM sejak Desember 2021 dengan catatan tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih tinggi di angka 4,6 persen. Kondisi ini membuat perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Namun, di sisi lain, fakta bahwa mayoritas UMKM masih menggunakan modal pribadi justru membuka peluang besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dengan dukungan insentif dari OJK dan perlindungan asuransi.

Menurut Melkias, khusus sektor nelayan, diperlukan dukungan asuransi agar kredit perahu dan kredit nelayan dapat terjamin. “Jika terjadi risiko, asuransi dapat membantu menanggung kerugian. Jadi, asuransi sangat penting untuk mengurangi beban UMKM dan nelayan,” tambahnya.

Rakorwil Sulampua menghasilkan empat rekomendasi utama sebagai langkah lanjutan, yaitu:

Penguatan ekosistem UMKM secara end-to-end dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Penyaluran kredit berbasis ekosistem untuk meminimalisasi risiko kredit.
Dukungan terhadap program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kredit Perumahan 3 Juta Rumah, Kredit Alsintan, dan Kredit Padat Karya.
Penggunaan skema penjaminan untuk petani, nelayan, dan UMKM sebagai mitigasi risiko kredit.

Sinergi Multi-Pihak

Dalam Rakorwil juga ditegaskan pentingnya sinergi antara otoritas, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan pelaku usaha. Beberapa poin yang dihasilkan antara lain:

Pemerintah daerah: menyediakan data UMKM potensial, memberi dukungan subsidi bunga,

TPKAD: menunjuk lembaga asuransi untuk mendampingi UMKM.

Regulator (OJK/SJK): melakukan sosialisasi kredit UMKM dan skema pertanggungan risiko.

Sektor keuangan: perbankan menyalurkan kredit, perusahaan penjaminan memberikan jaminan, dan lembaga asuransi menanggung risiko.

Selain itu, Rakorwil mendorong pembiayaan modal berbasis kluster dalam satu ekosistem pembiayaan. pendampingan UMKM secara end to end seperti edukasi, pendampingan dan literasi UMKM, peningkatan digitalisasi UMKM untuk efektivitas pencatatan transaksi, serta sosialisasi dukungan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) terhadap Program Pemerintah untuk akselerasi kredit produktif.

Pendampingan pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit, Skema subdisi bunga oleh Pemerintah ( Pusat dan Daerah ).

Integrasi dan peningkatan sosialisasi asuransi untuk mitigasi risiko kredit perani, nelayan, dan UMKM, salah satunya Asuransi Mikro Bahari (agunan kapal kayu) dan skema Asuransi Parametrik yang dikaitkan dengan indeks cuaca untuk mendukung kredit pertanian.

Melkias menegaskan bahwa Papua Barat siap mengambil peran lebih progresif dalam mendukung UMKM melalui sinergi ini. “Dengan adanya koordinasi ini, kita tidak hanya bicara penyaluran kredit, tetapi juga perlindungan, pendampingan, dan inovasi agar UMKM di Papua Barat dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” tegasnya. (red)