
TELUK BINTUNI, PinFunPapua.com – Sebanyak tujuh marga adat di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, menerima kompensasi senilai Rp96.782.469.200 atas lahan dan tanaman tumbuh yang berada di kawasan sumur minyak lapangan Asap, Kido, dan Merah. Penyerahan kompensasi tersebut dibahas dalam sosialisasi di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Bintuni, Kamis (11/9/2025) laku.
Tujuh marga penerima kompensasi yakni Agofa, Fossa, Masipa, Mayera, Siwana, Sodefa, dan Wayuri. Sosialisasi dihadiri perwakilan seluruh marga, perusahaan migas Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Teluk Bintuni.
Ketua MRPB, Judson F. Waprak, pada Sabtu, (27/9/25) menjelaskan bahwa, lembaganya mengambil peran penting dalam proses mediasi dan penyelesaian tapal batas.
“Kami bersama Forkopimda berupaya melakukan mediasi dan musyawarah dengan masyarakat sehingga pembayaran tanaman tumbuh oleh pemerintah melalui Genting Oil Kasuri dapat diterima secara baik,” ujarnya.
Judson menegaskan, meski sebagian persoalan tapal batas masih tersisa, pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan secara bertahap.
“Saya sudah sampaikan MRPB akan serius mengawal data OAP dan masalah Tapal Batas adat untuk masyarakat OAP, sehingga hak-hak masyarakat adat bisa dijalankan tanpa kendala,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan soal peran MRPB dalam urusan hak ulayat dan batas wilayah adat. “Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat Papua, terutama hak ulayat, seharusnya melibatkan MRPB. Ini penting agar lembaga dapat bekerja maksimal sesuai amanat UU Otsus,” tutur Judson.
Pihaknya berharap pemerintah mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk memperkuat peran MRPB dalam melindungi hak kesulungan orang asli Papua.
“Kalau ini tidak diperhatikan, masyarakat bisa berpandangan bahwa MRPB tidak bekerja,” katanya.
Judson juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni bersama Forkopimda yang telah terlibat langsung hingga ke kampung dan hutan adat untuk memastikan persoalan tapal batas dapat diselesaikan bersama-sama. (red)