
Tokoh reformasi Suku Besar Arfak, Obet Arik Ayok Rumbruren (FOTO:Aufrida Marisan)
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Anggota DPR RI Komisi IX Dapil Papua Barat, Obet Arik Ayok Rumbruren, menyerukan agar enam gubernur dari seluruh provinsi di Tanah Papua turut berperan aktif dalam pembangunan dan pelestarian Situs Aitumeri di Kabupaten Teluk Wondama. Ia menilai situs tersebut adalah simbol jati diri dan awal peradaban orang Papua, sehingga menjadi tanggung jawab bersama seluruh wilayah di Tanah Papua.
“Situs Aitumeri merupakan tanggung jawab dari enam gubernur yang ada di Papua. Ini bukan hanya urusan Kabupaten Wondama atau Provinsi Papua Barat, tetapi tanggung jawab semua orang Papua,” tegas Obet Rumbruren.
Ia menjelaskan, keberadaan Aitumeri memiliki nilai sejarah yang melampaui batas administratif. “Ketika kita berbicara tentang Aitumeri, itu berarti kita berbicara tentang jati diri orang Papua secara keseluruhan. Berkat yang ada di tempat itu bukan hanya untuk Wondama, tetapi untuk seluruh Tanah Papua,” jelasnya.
Obet berharap agar pemerintah daerah dan provinsi saling bersinergi, tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga dalam menghidupkan kembali nilai rohani dan budaya yang terkandung di situs tersebut.
“Enam gubernur harus turun tangan, bukan hanya Gubernur Papua Barat. Para bupati pun harus ikut, meskipun dengan kontribusi kecil, supaya apa yang diimpikan anak-anak Tuhan bisa terwujud di Wondama,” ujarnya.
Menurutnya, Aitumeri memiliki posisi penting yang berbeda dengan Pulau Mansinam di Manokwari. “Aitumeri itu bukan pulau, melainkan tanah besar yang luas. Karena itu, potensinya jauh lebih besar untuk dikembangkan menjadi pusat rohani dan kebangkitan iman orang Papua,” jelasnya.
Rumbruren menegaskan, pelestarian situs Aitumeri harus menjadi simbol persatuan dan kebangkitan iman di Tanah Papua, sebagaimana warisan rohani para misionaris dan leluhur yang telah menanamkan nilai-nilai iman di wilayah tersebut. “Dari Aitumeri, cahaya peradaban dan iman orang Papua dimulai. Karena itu, seluruh pemimpin Papua harus melihatnya sebagai tanggung jawab moral dan spiritual,” tutupnya. (red)