Efisiensi Anggaran Rp232 Miliar, Papua Barat Sesuaikan Program Pembangunan

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp232 miliar sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurodi, menjelaskan bahwa APBD Papua Barat tahun anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp3,57 triliun mengalami pemotongan signifikan akibat kebijakan tersebut.

“Efisiensi ini cukup besar, terutama dari penerimaan transfer pusat ke daerah. Pemangkasan anggaran ini meliputi berbagai pos, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus),” ungkap Agus Nurodi di Manokwari, Kamis (13/2/2025).

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran ini berdampak cukup signifikan, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas seperti Papua Barat.

“Daerah harus terus menggali potensi sumber PAD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, pembangunan daerah tetap dapat berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran dari pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus Nurodi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun langkah-langkah strategis dalam penyelarasan program dan kegiatan pasca-pemangkasan anggaran ini.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menentukan program prioritas daerah yang akan tetap dijalankan meski anggaran mengalami pemangkasan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal.

Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi Papua Barat untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya daerah dan memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (red)