MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar Gelar Operasional Semester I Tahun 2025 selama dua hari, 28–29 Juli 2025, bertempat di Gedung Arfak, Mapolda Papua Barat. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., dan dihadiri seluruh Pejabat Utama (PJU), Kapolresta, serta para Kapolres dari jajaran Polres se-Papua Barat.
Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja satuan wilayah yang berhasil menekan angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di sejumlah daerah strategis. Ia menekankan pentingnya optimalisasi deteksi dini, penguatan pendekatan preemtif dan preventif, serta ketegasan dalam langkah represif dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.
“Penurunan angka kriminalitas adalah indikator bahwa sinergi dan strategi yang diterapkan berjalan efektif. Namun demikian, kita tidak boleh lengah. Seluruh jajaran harus terus membangun sistem peringatan dini dan memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga Kamtibmas,” tegas Kapolda.
Tren Kriminalitas Menurun Signifikan
Berdasarkan data Biro Operasi Polda Papua Barat, perbandingan jumlah gangguan Kamtibmas selama periode lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan tren menurun. Polresta Manokwari sempat mencatat angka tertinggi pada 2022 dengan 1.402 kasus, namun berhasil ditekan menjadi 987 kasus pada 2025. Polres Fakfak mencatat tren stabil dengan 240 kasus pada 2021 dan 229 kasus pada 2025.
Polres Kaimana menurunkan lonjakan kasus dari 398 kasus pada 2022 menjadi 169 kasus pada 2025. Penurunan juga terjadi di Polres Teluk Bintuni (dari 357 menjadi 170 kasus), serta Polres Manokwari Selatan yang mencatat penurunan drastis dari 91 kasus pada 2021 menjadi hanya 23 kasus pada 2025. Polres Teluk Wondama mengalami sedikit kenaikan dari 89 kasus (2021) menjadi 107 kasus (2025), sedangkan Polres Pegunungan Arfak tetap konsisten mencatat angka sangat rendah, antara 0 hingga 3 kasus per tahun.
Kapolda menyebut bahwa hasil ini merupakan buah dari komitmen kuat jajaran Polda Papua Barat dalam memberantas penambangan ilegal, perjudian, praktik kupon putih, peredaran minuman keras (miras), minuman lokal (milo), serta narkoba.
Program Ketahanan Pangan Dorong Stabilitas Sosial
Selain fokus pada penegakan hukum, Polda Papua Barat juga mengintegrasikan pendekatan sosial melalui program ketahanan pangan. Seluruh jajaran Polres didorong untuk menjalankan terobosan kreatif di sektor pertanian, seperti pemberdayaan kelompok tani, pengolahan lahan tumpang sari, hingga pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian produktif.
Langkah ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi Polri. Kapolda menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Capaian Kinerja Anggaran dan Pelayanan Publik
Sebagai bagian dari refleksi menyeluruh, Polda Papua Barat juga mengevaluasi pengelolaan anggaran satuan kerja (Satker). Hasilnya menunjukkan pengelolaan yang efektif dan efisien, dengan capaian nilai 93,63 dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tiga Satker bahkan berhasil meraih nilai sempurna, yakni 100, sebagai bukti keseriusan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., turut menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk terus menjalin sinergi dengan kepolisian.
“Mari kita jaga bersama situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Selain itu, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, dan mandiri,” ungkapnya. (red/rls)
About the Author
