Wamena, PinFunPapua.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Wamena mengungkapkan keprihatinannya atas kericuhan yang terjadi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dalam beberapa hari terakhir. Konflik ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat, dan GMKI Wamena mendesak agar penanganan aksi massa dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif.
Ketua Cabang GMKI Wamena, Maclhon Wandikbo, dalam rilis yang diterima media ini pada Sabtu (30/8/2025), menegaskan pentingnya aparat penegak hukum tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi yang bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat. “Aparat tidak boleh menggunakan senjata sembarangan. Tindakan represif hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang konflik,” ungkapnya.
GMKI Wamena juga meminta perhatian serius dari Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan aparat yang bertugas di Tanah Papua bertindak profesional, terukur, dan menghormati martabat manusia. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menahan diri agar tidak mengintensifkan ketegangan.
Selain itu, GMKI mendesak agar Kapolri dan Pemerintah Kabupaten Sorong segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut. Mereka juga menuntut agar oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, GMKI Wamena meminta agar Kapolres Sorong Kota dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang telah meresahkan warga.
GMKI Wamena juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka meminta agar Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), segera membuka ruang bagi diskusi yang konstruktif terkait situasi di Kota Sorong.
“Kami berharap TNI dan Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif daripada menggunakan cara-cara represif dalam menjalankan tugas mereka,” lanjut Maclhon Wandikbo.
Selain itu, GMKI Wamena juga menyarankan agar perekrutan anggota polisi di masa depan dilakukan dengan kualifikasi minimal pendidikan S1, bukan lagi di tingkat SMA. Hal ini dianggap penting untuk membentuk aparat penegak hukum yang lebih baik secara mental dan konstitusional, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan benar dan tidak bertindak seperti premanisme, tetapi sebagai pengayom masyarakat.
Konflik di Sorong ini menjadi perhatian utama banyak pihak, dan GMKI Wamena berharap situasi ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menghargai hak-hak setiap individu. (RISMAN)
About the Author
