MANOKWARI, PinFunPapua.com — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memimpin rapat bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Wapres di wilayah timur Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua.
Dalam rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Keuangan Negara Provinsi Papua Barat, Gibran didampingi oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Turut hadir pula perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP).
Wapres Gibran menegaskan pentingnya kolaborasi antara KEP2OKP dan BP3OKP sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menyoroti tiga program prioritas utama yang harus menjadi fokus kebijakan, yakni Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Sehat.
“Bulan lalu saya berkunjung ke Jayapura. Di sana rumah sakitnya sudah sangat lengkap, mulai dari fasilitas, alat, hingga dokter spesialis yang memadai,” ujar Gibran.
Gibran menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah menetapkan target pembangunan 24 rumah sakit baru di seluruh Tanah Papua. Langkah ini diharapkan dapat memastikan masyarakat Papua memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus berobat ke luar daerah.
Selain sektor kesehatan, Gibran juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Ia meminta agar seluruh pemangku kepentingan memberi perhatian khusus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memperluas angka partisipasi sekolah anak-anak di Tanah Papua.
Dalam aspek ekonomi, melalui program Papua Produktif, Wapres menekankan perlunya upaya serius dalam menurunkan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh provinsi Papua.
“Dari paparan data tersebut, saya meminta agar dibuat skala prioritas supaya anggaran daerah bisa lebih fokus dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kita harus menjaga optimisme masyarakat Papua,” tegasnya.
Wapres juga menyampaikan bahwa masukan dari tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan masih adanya ketimpangan infrastruktur antarwilayah yang menyebabkan tingginya inflasi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Untuk itu, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan akses transportasi, energi, dan konektivitas antarwilayah sebagai langkah strategis mengatasi permasalahan tersebut.
Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, Gibran berharap pembangunan di Tanah Papua dapat berlangsung lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat otonomi khusus. ( JN )
About the Author
