MANOKWARI, PinFunPapua.com — Gerakan Noken Kasuari (Gerkkas) Papua Barat meminta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari untuk segera menyampaikan secara terbuka hasil penyelidikan kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMA Negeri 2 Manokwari. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan terhadap keterbukaan informasi publik serta kepastian penanganan hukum atas peristiwa yang dinilai serius dan berdampak luas.
Ketua Gerkkas Papua Barat, Deflisen Pahala, S.H., mengatakan bahwa transparansi dalam penanganan kasus keracunan makanan sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses penyelidikan yang telah dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya, keterbukaan informasi juga diperlukan untuk menghindari spekulasi serta keresahan di tengah masyarakat, khususnya orang tua siswa.
“Kami meminta Polresta Manokwari segera menyampaikan hasil penyelidikan kasus keracunan makanan bergizi yang dialami siswa SMA Negeri 2 Manokwari, agar publik mengetahui perkembangan penanganannya,” ujar Deflisen di Manokwari, Selasa.
Berdasarkan data yang diterima Gerkkas Papua Barat, jumlah siswa yang terdampak keracunan mencapai 178 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 siswa mengalami keracunan ringan, sementara 11 siswa lainnya mengalami keracunan berat dan memerlukan penanganan medis lanjutan. Enam siswa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari, sedangkan lima siswa lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Papua Barat untuk mendapatkan perawatan intensif.
Deflisen menegaskan bahwa kasus keracunan makanan, terlebih yang menimpa pelajar, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ia mengingatkan bahwa kejadian semacam ini berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditangani secara serius dan menyeluruh. Selain itu, program makanan bergizi gratis merupakan program nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus mendapat pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kejadian ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Badan Gizi Nasional (BGN) Perwakilan Papua Barat perlu melakukan pengawasan ekstra ketat agar peristiwa serupa tidak kembali terulang,” tegasnya.
Menurut Deflisen, pengawasan tersebut harus difokuskan pada seluruh rantai penyediaan makanan bergizi, khususnya dapur umum penyedia MBG. Pengawasan mencakup aspek kebersihan, proses pengolahan makanan, hingga kualitas dan kelayakan bahan pangan yang digunakan. Ia menilai bahwa kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah telah beberapa kali terjadi di Manokwari, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Sebagai catatan, pada 30 Juli 2025 lalu, puluhan siswa SMP Negeri 13 dan SD 45 Arowi juga mengalami keracunan makanan dengan gejala pusing, sesak napas, dan muntah, hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kejadian tersebut, kata Deflisen, seharusnya menjadi peringatan bagi pihak terkait untuk memperketat pengawasan.
“Kami menilai pengawasan program makanan bergizi gratis ini belum berjalan maksimal. Ke depan, perlu pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Gerkkas Papua Barat juga mendorong adanya ketegasan dan transparansi dari Badan Gizi Nasional serta aparat kepolisian dalam menangani kasus keracunan makanan tersebut. Deflisen menekankan bahwa apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur kelalaian, maka harus diberikan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin terhadap pihak yang bertanggung jawab, guna memberikan efek jera dan menjamin keselamatan para siswa. (Dhy)
Kata kunci:
Gerkkas Papua Barat, keracunan makanan, SMA Negeri 2 Manokwari, makanan bergizi gratis, Polresta Manokwari, Badan Gizi Nasional, transparansi penyelidikan
Jika Anda ingin, saya juga bisa menyederhanakan versi berita, menyesuaikan gaya redaksi tertentu, atau menyiapkan judul alternatif yang lebih tajam.
About the Author
