Kepala Diskominfo Perstatik Papua Barat, Frans P. Istia
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan pembukaan kawasan tanpa akses telekomunikasi atau blank spot di empat distrik Kabupaten Pegunungan Arfak pada tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas pemerataan akses internet hingga ke wilayah pedalaman yang selama puluhan tahun belum menikmati layanan telekomunikasi.
Program tersebut dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstatik) dengan menggandeng PT Telkomsel dalam pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Kepala Diskominfo Perstatik Papua Barat, Frans P. Istia, mengatakan empat distrik yang menjadi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) tersebut adalah Distrik Hingk, Minyambouw, Catubouw, dan Membey.
“Ada sekitar empat distrik yang sementara kami persiapkan untuk pembangunan BTS. Pertama Distrik Hingk, kemudian Distrik Minyambouw, Catubouw, dan Distrik Membey,” kata Frans Istia kepada wartawan seusai apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (5/10/2026).
Menurut dia, pada tahap awal akan dibangun satu BTS di masing-masing distrik. Keberadaan BTS tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses telekomunikasi di pusat distrik, tetapi juga mampu menjangkau kampung-kampung dan permukiman masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya.
Frans menjelaskan, pembangunan jaringan dilakukan melalui pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan Telkomsel. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur dasar berupa menara atau tower serta sumber daya listrik (power), sedangkan Telkomsel menyediakan perangkat teknologi jaringan.
“Ini kami bekerja sama dengan Telkomsel. Pemerintah daerah menyiapkan tower dan power, kemudian Telkomsel menyediakan perangkat teknologi untuk akses internet. Dengan demikian, jaringan tersebut dapat dinikmati masyarakat di sekitar Pegunungan Arfak,” jelasnya.
Frans mengakui kondisi geografis Papua Barat yang berat dan sulit menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan akses telekomunikasi. Medan yang sulit serta jarak antarkawasan yang jauh membuat pembangunan jaringan membutuhkan biaya besar.
Menurutnya, apabila pembangunan jaringan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, kemampuan APBD tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh wilayah yang masih mengalami blank spot.
“Wilayah Papua Barat sangat menantang. Kondisi geografisnya cukup sulit sehingga APBD memang tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan tersebut. Sementara masyarakat di wilayah blank spot di pedalaman juga memiliki hak untuk menikmati internet dan telekomunikasi karena selama puluhan tahun mereka tidak pernah merasakannya,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah terus mencari pola kolaborasi dengan pihak swasta dan penyedia layanan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur digital dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau wilayah yang selama ini belum tersentuh jaringan.
Frans mengatakan masyarakat di Pegunungan Arfak menunjukkan antusiasme tinggi terhadap rencana pembangunan BTS. Bahkan, saat tim melakukan survei di sejumlah lokasi, masyarakat secara sukarela ikut membantu meskipun tidak ada pengerahan khusus.
“Kami hanya menyampaikan kepada bupati, sekda, dan kepala distrik setempat. Namun, masyarakat dengan sendirinya datang dan berpartisipasi. Mereka membantu menyiapkan lahan karena memang sangat menginginkan jaringan telekomunikasi hadir di tengah-tengah mereka,” ungkapnya.
Antusiasme tersebut, menurut Frans, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap akses internet dan telekomunikasi di wilayah pedalaman bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Akses internet dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, pelayanan pemerintahan, komunikasi, aktivitas ekonomi, hingga promosi potensi daerah.
Frans menegaskan pembukaan kawasan blank spot merupakan bagian dari upaya mendukung agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal apabila masih terdapat wilayah yang sama sekali belum memiliki akses telekomunikasi.
“Sejalan dengan agenda pemerintah digital, transformasi digital harus menembus sampai ke daerah-daerah pedalaman. Namun, dengan kawasan blank spot yang masih begitu luas, sangat mustahil digitalisasi bisa sampai ke sana. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain pemerintah harus hadir di tengah kesulitan masyarakat untuk menjawab kebutuhan mereka,” tegasnya.
Ia mengatakan Telkomsel telah menunjukkan komitmen untuk membantu penyediaan perangkat teknologi. Namun, investasi secara penuh oleh perusahaan di wilayah pedalaman masih menghadapi pertimbangan bisnis, terutama karena jumlah penduduk yang terbatas serta jarak antarwilayah yang sangat jauh.
Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah mengambil peran dengan menyiapkan infrastruktur pendukung agar pembangunan jaringan dapat direalisasikan.
Untuk tahap awal, masing-masing dari empat distrik di Pegunungan Arfak akan mendapatkan satu BTS. Pemerintah menilai skema kerja sama dengan Telkomsel lebih efektif dalam memperluas cakupan jaringan dibandingkan penggunaan layanan berbasis satelit seperti Starlink secara terpisah di setiap distrik.
“Untuk empat distrik itu masing-masing satu BTS. Kalau menggunakan skema Starlink, berarti kita perlu hadir di setiap distrik, paling tidak satu per satu. Namun, dengan memanfaatkan jaringan Telkomsel, pancarannya lebih luas sehingga dapat mencakup satu wilayah secara lebih penuh,” kata Frans.
Pembangunan BTS tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membuka akses komunikasi masyarakat di wilayah Pegunungan Arfak sekaligus mempercepat integrasi wilayah pedalaman ke dalam ekosistem digital.
Selain Pegunungan Arfak, Diskominfo Perstatik Papua Barat juga melakukan pemetaan dan survei terhadap sejumlah kawasan blank spot di kabupaten lainnya.
Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah kawasan pariwisata yang memiliki potensi besar, tetapi belum didukung akses jaringan telekomunikasi yang memadai.
Frans menyebut wilayah Teluk Wondama sebagai salah satu kawasan yang sedang menjadi perhatian pemerintah. Survei diarahkan hingga ke Kepulauan Auri dan Pulau Roon Waprak.
“Target kami juga melihat beberapa kawasan pariwisata yang potensinya besar, tetapi jaringan belum mendukung untuk promosi dan kegiatan lainnya. Misalnya wilayah Teluk Wondama, kami mencoba membuka dan melakukan survei di wilayah Kepulauan Auri hingga Pulau Roon Waprak, tetapi juga di kabupaten-kabupaten lainnya,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pembukaan kawasan blank spot secara bertahap dapat memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Dengan tersedianya jaringan telekomunikasi, masyarakat di daerah terpencil diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengakses informasi, pendidikan, pelayanan publik, serta mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata daerah. (red)
About the Author
