JAKARTA,PinFunPapua.com – Sebanyak 806 aspirasi masyarakat dan daerah berhasil dihimpun Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama pelaksanaan reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 pada 9–28 Oktober 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menegaskan bahwa hasil reses tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus menjadi dasar penguatan fungsi pengawasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan analisis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) DPD RI, dari total 806 aspirasi yang dihimpun, sebanyak 470 aspirasi berkaitan dengan lima tema pengawasan reses, sementara 336 aspirasi lainnya berhubungan dengan bidang tugas Komite III DPD RI.
Lima tema pengawasan tersebut mencakup revitalisasi satuan pendidikan, Program Sekolah Rakyat, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), perlindungan perempuan dan anak, serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan pendidikan dan kesehatan.
Dari aspirasi berdasarkan bidang tugas, sektor pendidikan mencatat jumlah tertinggi, yakni 117 aspirasi yang tersebar di 21 provinsi. Disusul sektor kesehatan sebanyak 59 aspirasi dari 13 provinsi dan kesejahteraan sosial sebanyak 41 aspirasi dari 12 provinsi.
Filep mengatakan, banyaknya aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
“Di sektor pendidikan, kami mencatat berbagai persoalan yang sangat mendasar seperti keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, risiko anak putus sekolah, hambatan administrasi dan status lahan dalam revitalisasi sekolah, serta persoalan ketepatan sasaran Program Sekolah Rakyat,” ujar Filep, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan agar program pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah terpencil dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Karena itu, Komite III DPD RI mendorong penyederhanaan persyaratan revitalisasi sekolah, integrasi data pendidikan, penguatan koordinasi antarkementerian, serta pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
Tidak hanya pendidikan, persoalan sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Aspirasi masyarakat mengungkapkan masih adanya ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis dan dokter spesialis, keterbatasan transportasi rujukan, hingga belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui Program Cek Kesehatan Gratis.
“Untuk kesehatan, kita memandang perlunya penguatan sistem rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, dukungan pembiayaan pelayanan, serta kebijakan afirmasi bagi daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan wilayah dengan keterbatasan akses kesehatan,” tegasnya.
Pada sektor kesejahteraan sosial, Filep juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan, keterbatasan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data sosial.
Ia menilai penggunaan DTSEN harus mendapat perhatian khusus karena ketidaktepatan pendataan dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan hak untuk memperoleh bantuan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.
Selain itu, Komite III DPD RI menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penguatan tenaga profesional, dukungan anggaran, serta koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Senator Papua Barat tersebut menegaskan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun harus ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, rapat kerja, serta rapat dengar pendapat bersama kementerian dan lembaga terkait.
Untuk sektor pendidikan, Komite III akan mendorong koordinasi dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta kementerian terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.
Sementara pada sektor kesehatan, pembahasan akan diarahkan bersama Kementerian Kesehatan guna memastikan pemerataan fasilitas, tenaga medis, pembiayaan, dan pelayanan rujukan.
Adapun sektor kesejahteraan sosial membutuhkan penguatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pendataan, memperluas akses pelayanan, serta meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Lebih jauh, Filep menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Menurutnya, kebijakan nasional harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kesenjangan antardaerah agar masyarakat di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan wilayah tertinggal tidak terus menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelayanan dasar.
Melalui hasil reses tersebut, Komite III DPD RI menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pengawasan dan rekomendasi kebijakan, dengan menempatkan pemerataan pelayanan dasar serta perlindungan hak masyarakat sebagai prioritas.
“Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Jangan sampai masyarakat di pusat menikmati kemajuan, sementara saudara-saudara di pelosok masih berjuang mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Sebab, keadilan pembangunan harus dirasakan seluruh rakyat, tanpa terkecuali.”
(Red).
About the Author
