JAKARTA,PinFunPapua.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan mengutamakan keselamatan anak, kualitas makanan, pemerataan pelayanan, serta transparansi penggunaan anggaran negara.
Menurut Filep, MBG merupakan program strategis nasional yang patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat, kepastian hukum, dan tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Filep saat menanggapi hasil kajian pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyelenggaraan MBG, Senin (9/11/2026).
“Keberhasilan program bukan hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari jaminan makanan bergizi, keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan penerima manfaat,” tegas Filep.
Berdasarkan kajian Komite III DPD RI, terdapat 275 aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama masa reses Juli–Agustus dan Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 aspirasi atau 37,09 persen berkaitan dengan standar gizi dan keamanan pangan, 97 aspirasi atau 35,27 persen menyangkut kendala logistik dan distribusi, 65 aspirasi atau 23,64 persen terkait pelibatan UMKM dan ekonomi lokal, serta 11 aspirasi atau 4 persen mengenai tata kelola dan pengawasan.
Filep menilai persoalan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Terlebih, kajian itu mencatat data Badan Gizi Nasional mengenai 5.482 korban dalam 71 kejadian keracunan pangan pada periode 22 Juli hingga awal September 2026.
Ia meminta pengawasan terhadap standar operasional prosedur, higiene sanitasi, pengujian bahan makanan, dan penanganan darurat diperketat. Setiap kejadian keracunan juga harus ditangani secara transparan, termasuk menjamin biaya pengobatan dan pemulihan korban.
“Keselamatan anak adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan MBG, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Selain keamanan pangan, Filep menilai program MBG membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif.
Karena itu, Komite III DPD RI merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur pengadaan pangan, pembiayaan, distribusi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan MBG.
Ia juga mendorong evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, khususnya Pasal 61 mengenai mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik korupsi.
Perhatian khusus juga diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua dan kawasan Indonesia Timur.
Filep menilai kondisi geografis, keterbatasan transportasi, jaringan listrik, akses internet, serta tingginya biaya distribusi membutuhkan kebijakan khusus. Pemerintah tidak bisa menerapkan standar pelayanan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi setiap daerah.
“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di Papua memperoleh hak gizi yang sama dengan anak-anak di daerah lain,” jelasnya.
Ia juga mendorong penggunaan pangan lokal dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM, dan masyarakat adat dalam rantai pasok MBG.
Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal.
Dari sisi anggaran, kajian Komite III mencatat realisasi MBG mencapai Rp153,19 triliun hingga 30 September 2026 dari total alokasi Rp335 triliun dalam APBN 2026.
Filep mengingatkan bahwa besarnya anggaran harus diikuti kualitas pelayanan, keamanan makanan, dan pemerataan penerima manfaat. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagaimana diuraikan dalam kajian, terutama terkait penataan pembiayaan MBG dan perlindungan alokasi anggaran pendidikan.
“Kita mendukung pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi pelaksanaannya jangan sampai mengurangi kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, maupun kewajiban konstitusional negara lainnya,” katanya.
Filep memastikan Komite III DPD RI akan terus mengawal pelaksanaan MBG melalui penyerapan aspirasi daerah, kunjungan kerja, evaluasi regulasi, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.
Ia menegaskan, MBG bukan sekadar program membagikan makanan, melainkan investasi bagi masa depan generasi bangsa.
“Anak-anak membutuhkan makanan yang bergizi, bukan sekadar janji program. Anggaran harus dipertanggungjawabkan, makanan harus dijamin keamanannya, dan keadilan pelayanan harus dirasakan hingga pelosok Papua. Sebab, masa depan bangsa dimulai dari kesehatan generasinya.”
(Red).
About the Author
