Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan pendidikan dalam program Papua Cerdas mulai tahun anggaran mendatang. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan dana beasiswa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yakni membiayai kebutuhan pendidikan mahasiswa, bukan untuk kepentingan konsumtif di luar kebutuhan perkuliahan.
Perubahan mekanisme tersebut akan dilakukan melalui kerja sama langsung antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan sistem baru ini, mahasiswa yang memenuhi persyaratan tidak lagi diwajibkan mengajukan proposal bantuan secara mandiri seperti mekanisme sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengungkapkan rencana perubahan tersebut saat ditemui sejumlah wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/11/2026).
Barnabas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pendidikan yang disalurkan langsung kepada mahasiswa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah adanya penerima bantuan yang tidak menggunakan dana sesuai kebutuhan pendidikan. Padahal, bantuan tersebut diberikan untuk membantu membayar biaya kuliah, biaya administrasi, serta kebutuhan penunjang kegiatan akademik lainnya.
“Kami menemukan beberapa hal. Ada mahasiswa yang menerima bantuan, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Ada yang justru menggunakan dana tersebut untuk belanja kebutuhan lain, misalnya membeli lipstik, beli kayu, semen dan sebagainya,” ungkap Barnabas.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti transaksi yang sesuai dengan ketentuan belanja pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang didukung bukti pengeluaran sesuai dengan peruntukan anggaran. Apabila bukti penggunaan dana tidak termasuk dalam kategori belanja pendidikan, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan keuangan.
Karena itu, Dinas Pendidikan menilai bahwa penyaluran bantuan melalui perguruan tinggi merupakan salah satu solusi untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat dipenuhi secara langsung.
“Ke depan, kami tidak lagi meminta mahasiswa membuat proposal sendiri. Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan didata oleh kampus, kemudian perguruan tinggi menyampaikan data nama dan alamat atau by name by address kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Dinas Pendidikan akan memperoleh data penerima bantuan yang telah diverifikasi langsung oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening atau mekanisme pembayaran perguruan tinggi sesuai perjanjian kerja sama.
Barnabas mengatakan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah akan mengundang seluruh perguruan tinggi untuk membahas mekanisme pelaksanaan program secara bersama-sama.
Tahapan pertama adalah membangun kesepakatan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Pendidikan dan masing-masing perguruan tinggi. Setelah itu, kedua pihak akan menyusun ketentuan teknis mengenai persyaratan penerima, besaran bantuan, serta mekanisme pembayaran.
Perguruan tinggi nantinya memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan, sekaligus menentukan kebutuhan biaya pendidikan masing-masing mahasiswa berdasarkan kondisi administrasi akademik mereka.
“Setelah PKS, kami akan duduk bersama untuk menyepakati mekanisme dan ketentuan yang diajukan oleh perguruan tinggi. Sesudah ada kesepakatan, barulah proses penyaluran bantuan dilakukan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di Manokwari akan dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan perkiraan sementara, terdapat sekitar tujuh hingga delapan perguruan tinggi di Manokwari yang berpotensi masuk dalam skema kerja sama tersebut.
Menurut Barnabas, perguruan tinggi merupakan pihak yang paling memahami kondisi mahasiswa, termasuk status pembayaran uang kuliah, tunggakan administrasi, serta kebutuhan akademik yang harus dipenuhi.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan pemerintah dapat langsung diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban pendidikan mahasiswa di kampus masing-masing.
Dengan sistem penyaluran langsung melalui perguruan tinggi, pemerintah berharap bantuan pendidikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, terutama mereka yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
Kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi langkah perbaikan dalam tata kelola bantuan pendidikan di Papua Barat agar semakin transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. (red)

