Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin saat ditemui sejumlah wartawan setelah menghadiri rapat pembahasan pemotongan DBH Migas otsus yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Kantor MRPB, Manokwari. (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat dikhawatirkan berdampak serius terhadap keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan melalui program Papua Cerdas dan Papua Sehat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta tetap konsisten melindungi alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan agar tidak menjadi korban dari kebijakan pengurangan anggaran transfer pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, mengatakan bahwa pengurangan DBH Migas Otsus berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan Amin saat ditemui sejumlah wartawan belum lama ini.
Menurutnya, hingga saat ini DPR Papua Barat belum menerima informasi resmi dari pihak eksekutif mengenai rincian alokasi anggaran tahun 2027. Pasalnya, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 belum diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas bersama.
Meski demikian, berdasarkan informasi yang diperolehnya dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat indikasi pengurangan alokasi anggaran pada sejumlah program prioritas, terutama program Papua Barat Sehat dan dukungan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat.
Amin mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi mengenai pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, program Papua Barat Sehat diperkirakan hanya memperoleh alokasi sekitar Rp20 miliar. Sementara itu, anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat diperkirakan berada pada kisaran Rp10 miliar hingga Rp11 miliar.
Ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat guna memastikan kebenaran besaran alokasi anggaran tersebut.
“Informasi yang kami dapatkan, khusus untuk pagu indikatif 2027, program Papua Barat Sehat dialokasikan sekitar Rp20 miliar. Kemudian, untuk rumah sakit daerah Provinsi Papua Barat berada pada kisaran Rp10 miliar sampai Rp11 miliar. Untuk lebih jelasnya, silakan dikonfirmasi kepada Kepala BPKAD apakah angka tersebut benar atau tidak,” ungkap Amin.
Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebab, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan medis secara memadai.
Amin menjelaskan bahwa kondisi fiskal Papua Barat sangat bergantung pada dana transfer dan sumber pendapatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus. Karena itu, pemangkasan DBH Migas Otsus akan memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 93 persen sumber pembiayaan daerah bersumber dari dana Otonomi Khusus. Ketergantungan tersebut membuat perubahan kebijakan fiskal nasional, terutama pengurangan alokasi dana bagi hasil, berpotensi memberikan dampak luas terhadap pembiayaan pembangunan di Papua Barat.
Menurut Amin, persoalan utama bukan hanya mengenai berkurangnya jumlah anggaran, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga keberlangsungan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk mengembalikan alokasi DBH Migas Otsus harus terus dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun, di tengah perjuangan tersebut, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk tetap melindungi sektor pendidikan dan kesehatan.
Amin mengingatkan bahwa kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dari amanat pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Oleh karena itu, kebijakan penganggaran harus tetap berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
“Kalau kita sudah bersepakat untuk konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, jangan sampai dengan adanya persoalan pengurangan anggaran justru sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia menilai pendidikan dan kesehatan tidak boleh ditempatkan sebagai sektor yang mudah dikurangi ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal. Sebaliknya, kedua sektor tersebut harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Program Papua Cerdas, misalnya, memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi generasi muda Papua Barat, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Dukungan anggaran yang memadai dibutuhkan agar program bantuan pendidikan dan beasiswa dapat terus berjalan serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Demikian pula program Papua Sehat yang diharapkan mampu memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dukungan anggaran yang cukup diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat.
Selain kedua program tersebut, Amin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, rumah sakit daerah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlangsungan pelayanan medis, pemenuhan kebutuhan operasional, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia berharap pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada penyesuaian anggaran akibat kebijakan fiskal nasional, tetapi juga melakukan perhitungan secara cermat agar program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi.
Karena itu, Amin secara khusus menyampaikan pesan kepada Gubernur Papua Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memberikan perhatian serius dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap cukup dan memadai, terutama untuk mendukung keberlanjutan program Papua Cerdas, Papua Sehat, serta operasional Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat.
“Pesan saya kepada gubernur dan tim anggaran pemerintah daerah, berikan anggaran yang cukup dan memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai program Papua Cerdas, Papua Sehat, maupun dukungan anggaran untuk rumah sakit daerah justru dikorbankan akibat pemangkasan anggaran,” ujarnya.
Amin berharap penyusunan anggaran tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Otonomi Khusus.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebab, keberhasilan pembangunan Papua Barat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mempertahankan program-program prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Papua Barat. (red)

