PinFunPapua.com, Manokwari – Pada rapat paripurna Rabu (15/11/2023), Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi mengusulkan Pagu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 sebesar Rp3,8 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, secara resmi menyerahkan usulan rancangan KUA-PPAS tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).
“Kami mengusulkan sekitar Rp3,8 triliun. Terjadi penurunan nilai, oleh karena itu, kami perlu benar-benar bijak dalam menyusun program dan kegiatan,” ujar Jacob Fonataba.
Usulan anggaran ini sejalan dengan indikasi pagu anggaran 2024 dari pemerintah provinsi Papua Barat. Fonataba juga berharap terdapat tambahan anggaran untuk mendukung fiskal daerah.
Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor, menyatakan maksimalisasi waktu yang tersisa untuk pembahasan Rancangan APBD 2024. Menurutnya, usulan pagu anggaran tersebut cukup realistis mengingat kondisi daerah saat ini.
“Inilah jumlah anggaran yang ada saat ini, kita harus menerima dengan kondisi keuangan yang ada. Ketika kita masih bersatu dengan Papua Barat Daya, anggaran bisa mencapai 7-8 triliun. Namun, hari ini mengalami penurunan drastis menjadi sekitar 3 triliun,” ungkap Wonggor.
Sekda Jacob Fonataba dan Wonggor sama-sama mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bijak dalam penyusunan program dan kegiatan. Mereka mengingatkan bahwa penurunan anggaran ini akan berdampak besar pada semua OPD.
“Penting bagi semua OPD untuk dapat mengikuti pagu anggaran yang diberikan. Hal ini harus dilaksanakan. Kami harapkan agar semua OPD dapat menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini,” ujar Wonggor.
Maksimalisasi pembahasan RAPBD di waktu yang tersisa menjadi fokus, dengan pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam rapat dengar pendapat dengan semua komisi DPRPB.
“Fokus utama adalah rapat antara TAPD dan beberapa OPD yang menangani program dan kegiatan langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kesbangpol, Kesra, dan beberapa OPD lainnya,” tutupnya.
Jacob Fonataba menambahkan bahwa hingga 15 November, realisasi serapan anggaran telah mencapai sekitar 60%. Mereka berharap realisasi ini bisa mencapai 100% hingga bulan Desember. ( PFP-01 )
