PinFunPapua.com, Manokwari – Kelompok Kerja Adat (Pokja) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengadakan rapat untuk membahas program kerja tahun 2024 di kantor MRPB, Sowi Gunung Manokwari, Jumat (15/3/24).
Rapat yang dipimpin oleh wakil ketua Pokja Adat, Ismail I Watora, dihadiri oleh 4 Anggota Pokja Adat, Ketua Panmus, dan Staf Ahli Pokja Adat.
Dalam kesempatan tersebut, Watora menyatakan bahwa program kerja yang telah dipresentasikan merupakan garis besar program kerja prioritas ke depan.
Ia juga mengungkapkan bahwa program kerja dan jadwal per triwulan akan ditinjau kembali dan disinkronkan dengan DPA MRPB. Watora menegaskan bahwa Pokja Adat akan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terkait sejumlah masalah, seperti masalah adat, tanah, dan konflik, dengan MRPB berperan sebagai mediator,” ungkap Watora saat memimpin Rapat Jumat ( 15/03/2024 ).
Rapat juga membahas masalah pembunuhan di lokasi tambang. Meskipun MRPB telah melakukan mediasi sebanyak dua kali, Watora menegaskan pentingnya penindakan lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut.
Watora menekankan bahwa program kerja Pokja Adat juga mengaitkan masalah tapal batas sebagai dampak dari proses pemekaran Papua Barat Daya yang menimbulkan persoalan.
“Batas wilayah adat menjadi perhatian masyarakat sebagai batas administrasi. Pokja akan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengupdate tapal batas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Watora menegaskan bahwa pemberian pertimbangan terhadap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus menjadi ranah Pokja Adat.
“Kami akan mengambil inisiatif untuk merumuskan konsep yang tepat,” tutup Watora. ( PFP-01 )
