PinFunPapua.com, Manokwari – Puluhan Calon Tamtama ( Catam ) Jalur Otsus bertemu Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang didampingi Barisan Merah Putih, Kepala Suku Biak, Danramil, Kapolsek Sanggeng di Sanggeng, Rabu (19/10/2022).
Pantauan wartawan pinfunpapua.com puluhan catam otsus meminta kepada Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren untuk meminta penambahan kuota catam bagi kabupaten manokwari.
Selain itu juga mereka menyampaikan adanya oknum anggota TNI-AD yang menyampaikan bahwa Rekomendasi MRPB tidak ada gunanya dan untuk masuk Penerimaan TNI jalur Otsus maupun reguler di pungut biaya.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren menegaskan, tugas MRPB hanya untuk memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan serta membantu apa yang menjadi aspirasi Masyarakat Papua, bukan sebagai penentu.
” Sebab penerimaan TNI AD itu adalah kewenangan dari pusat, MRPB hanya meminta kuotanya saja, setelah itu TNI AD sebagai penyelenggara yang menentukan,” ungkap Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren saat menemui Catam jalur otsus di Sanggeng.
Maxsi meminta kepada Pangdam XVIII/Kasuari untuk menindak oknum TNI yang menyampaikan kepada Catam mereka tidak membutuhkan rekomendasi MRPB, dan itu tidak ada gunanya, kami anggap ini sangat melecehkan kami di lembaga kultur orang asli papua, karena rekomendasi yang diberikan kepada anak-anak Papua itu untuk menyatakan keaslihan mereka sebagai anak asli papua.
Selain itu juga dari penyampaian adek-adek dimana ada oknum TNI yang menyampaikan kalau mau masuk reguler harus pakai uang, sehingga kami meminta untuk Pangdam mengusut hal tersebut betul atau tidak, dalam penerimaan TNI karena TNI tidak seperti itu, tidak ada pungut biaya saat penerimaan Catam TNI-AD.
” Setidaknya hubungan kami dengan TNI-AD cukup harmonis dan bagus, saya kira dengan statment-statment yang disampaikan oleh oknum-oknum inikan sangat disayangkan,” tandasnya.
Maxsi menambahkan setelah pertemuan ini kami akan bertemu dengan Pangdam XVIII/Kasuari untuk berbicara mengenai penerimaan calon Tamtama TNI-AD jalur Otsus, karena sangat disayangkan sekali kalau cuma diterima 250 dan 250 nya untuk reguler.
Kami akan meminta Pangdan untuk kuota jalur otsus biarkan saja tetap 500 orang, dan untuk kuota reguler diadakan sendiri tanpa harus mengurangi kuota dari 2000 orang tersebut.
” Sehingga saya kira apa yang sudah menjadi komitmen dari pada pemerintah sebelumnya bersama Panglima TNI-AD saat berkunjung ke Papua Barat yang menyampaikan adanya penerimaan 2 ribu tamtama khusus otsus, namun ini kembali juga kepada pembiayaan anggaran yang disiapkan Bupati /walikota,” tuturnya
Maxsi menambahkan dimana penerimaan untuk Calon Tamtama Otsus ini ada 2 ribu orang seperti yg disampaikan dan itu hasil perjuangan bapak Dominggus Mandacan.
Dalam 2 ribu dibagi dalam dua tahap tidak seluruhnya langsung 2 ribu.
Namun hasil pertemuan bersama forkopimda beberapa waktu lalu di hadiri seluruh bupati/walikota disitu mengerucut pada 250 orang yang akan diterima yang terbagi, Kabupaten Manokwari 20, Kabupaten Sorong 20, kota Sorong 20, sisanya 19 orang perkabupaten.
” Yang Mana saya disini tidak berbicara mengenai anggaran melainkan saya berbicara terkait kepentingan anak-anak negeri, anak-anak papua. Untuk kebijakan anggaran ada di daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR, saya hanya menyiapkan manusianya saja,”beber Maxsi
Maxsi menyayangkan untuk kuota 500 orang tamtama otsus turun hingga 250 orang, karena tidak tersedianya anggaran, setidaknya anggran ini sudah harus disiapkan jauh-jauh hari untuk menyiapkan mereka yang akan mengikuti tes Tamtama otsus karena peminat TNI-Polri bagi anak-anak kita sangat banyak namun tidak didukung anggaran sehingga yang diterima hanya 250 orang yang terbagi di 13 Kabupaten/Kota. Sehingga semua itu kita kembalikan kepada Komitmen Kepala Daerah lagi.
” Sekali lagi menyangkut anggaran Kabupaten/Kota ada kepala daerah yang tidak bisa menyiapkan anggaran otsus tahun ini, yang ada bisa menyiapkan anggaran tahun depan,” pungkasnya. (PFP-05)
