PinFunPapua.com, Manokwari – Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Masyarakat Arfak (PPMA) berencana melakukan pemalangan terhadap Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang beralamat di Kampung Sambab, SP 7, Distrik Masni, serta Kantor Perikanan Provinsi Papua Barat. Langkah ini diambil karena pekerjaan yang dijanjikan pada tahun 2024 hingga saat ini belum diberikan kepada Asosiasi PPMA.
Sekretaris Asosiasi PPMA, Erson Maidodga, mengatakan bahwa asosiasinya akan melakukan pemalangan terhadap kantor perikanan BBIS Sambab. Aksi pemalangan ini dilakukan karena Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat belum memberikan paket pekerjaan yang telah dijanjikan kepada asosiasi tersebut di Kampung Sambab.
“Kami melakukan aksi palang agar Dinas Perikanan dapat memberikan pekerjaan sesuai dengan janji mereka,” ungkap Erson melalui telepon selulernya, Sabtu (27/07/2024).
Pemalangan akan dilaksanakan pada hari Senin (29/07/2024) di BBIS Perikanan Kampung Sambab dan Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat. Erson berharap Kepala Dinas hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan mereka.
“Jika tuntutan kami dipenuhi, kami akan membuka palang yang ada di BBIS Perikanan Kampung Sambab. Namun, jika tidak, pemalangan akan terus dilakukan hingga aspirasi kami dijawab oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat,” tegas Erson.
Selama pemalangan, aktivitas di kantor BBIS akan dihentikan. “Saat pemalangan dilakukan, kami akan menyuruh seluruh pekerja keluar dari kantor tersebut,” tambahnya.
Ketua Asosiasi PPMA, Musa Mandacan, mengungkapkan bahwa asosiasi PPMA yang bergabung dalam asosiasi besar di Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Alex Wonggor telah dijanjikan pekerjaan dengan nilai 1 miliar rupiah oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat, namun hingga kini belum terealisasi.
“Sebagai ketua, saya mendukung penuh aksi pemalangan ini. Hari Senin, kami akan melakukan pemalangan di dua titik, yakni di kantor BBIS Sambab dan Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat,” ujar Musa.
Ia menambahkan bahwa pemalangan ini bukan untuk menghalangi kerja pemerintah, tetapi agar pemerintah serius terhadap masyarakat yang tergabung dalam asosiasi.
“Pemerintah harus jujur dalam melayani kami sebagai kontraktor. Harapan kami, pemerintah melayani kami sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Dinas Perikanan harus memberikan paket pekerjaan yang telah dijanjikan kepada kami,” tutup Musa. ( PFP-01 )
