PinFunPapua.com, Manokwari – Permasalahan penerimaan honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Manokwari Selatan terus menjadi sorotan publik, Maxsi Nelson Ahoren sebagai salah satu tokoh intelektual Arfak Manokwari Selatan vokal menyoroti isu ini. Ahoren mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya kendala yang dihadapi, khususnya dalam hal pembiayaan dan kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Menurut Maxsi, kondisi tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan saat ini sangat memprihatinkan. “Banyak dari mereka telah bekerja hampir tiga tahun, namun gaji yang mereka terima rata-rata hanya sebesar Rp750 ribu per bulan. Ini sangat ironis dan tidak manusiawi, terutama bagi lulusan SMA. Tidak mengherankan jika hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan tenaga honorer,” ungkap saat ditemui wartawan, Senin (19/08/2024).
Lebih lanjut, Ahoren menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang membagi penempatan tenaga honorer ke desa-desa tanpa koordinasi yang memadai. “Kebijakan ini sangat tidak tepat. Orang-orang di desa tidak tahu riwayat kerja para honorer, dan ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Ahoren menegaskan bahwa proses pengangkatan honorer seharusnya diserahkan kembali kepada dinas-dinas terkait yang lebih mengetahui riwayat kerja masing-masing honorer.
Ia percaya bahwa jika pengangkatan ini dilakukan dengan transparansi dan didasarkan pada data yang jelas, maka konflik seperti yang terjadi baru-baru ini bisa dihindari.
Selain itu, Ahoren juga menekankan pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik sebelum melakukan pengangkatan honorer.
Ia mengingatkan bahwa PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Manokwari Selatan masih tergolong kecil, sehingga pemerintah harus bijaksana dalam mengambil keputusan terkait penerimaan honorer.
“Masalah utama di sini adalah apakah kita memiliki kemampuan finansial untuk membayar honorer tersebut. Pemerintah harus transparan dan menjelaskan hal ini kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegas Ahoren.
Di akhir pernyataannya, Ahoren juga menyerukan agar pemerintah daerah, khususnya Bupati, tidak hanya fokus pada pengangkatan PNS, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lain yang dapat memberi peluang kepada anak-anak Manokwari Selatan.
“Kita perlu menciptakan ruang-ruang kerja baru, bukan hanya mengarahkan semua orang untuk menjadi PNS. Dengan membuka lapangan kerja yang lebih luas, kita bisa membangun ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutupnya. (red)
