PinFunPapua.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Barat. Acara ini dilaksanakan di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere; Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Edizon Isir; Kasdam XVIII/Kasuari; Kabinda Papua Barat; Forkopimda Papua Barat; serta seluruh bupati se-Papua Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ali Baham Temongmere mengajak semua pihak untuk berkomitmen menyukseskan Pilkada serentak di Papua Barat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemilu 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Gubernur Ali Baham Temongmere menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah dalam pemilihan ini adalah memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. “Pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu,” ungkapnya.
Anggaran untuk Pilkada 2024 telah disalurkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan alokasi sebagai berikut:
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat menerima 40% dari total anggaran, yaitu sebesar Rp 60.000.000.000, dari total anggaran sebesar Rp 200.019.206.000. Sisanya, sebesar 60%, masih dalam proses pencairan.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menerima 100% dari total anggaran, yaitu sebesar Rp 55.044.000.000.
- Untuk Polda Papua Barat, baru terealisasi 30% atau sebesar Rp 25.000.000.000, dari total anggaran sebesar Rp 75.000.000.000.
- Kodam XVIII/Kasuari telah menerima 100% dari total anggaran, yaitu sebesar Rp 15.000.000.000.
Total dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk Pilkada 2024 mencapai Rp 180.019.206.000.
” Gubernur Ali Baham Temongmere juga mengimbau kepada pemerintah daerah kabupaten yang belum menyalurkan 100% pendanaan untuk KPUD, Bawaslu, serta TNI/Polri, agar segera menyelesaikan dukungan tersebut setelah rapat koordinasi ini. Ia berharap pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dengan menjunjung tinggi asas “Luber dan Jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) serta memastikan stabilitas keamanan tetap terjamin,” pungkasnya. ( JN )
