PinFunPapua.com, Manokwari – Judson Ferdinandus Waprak, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengungkapkan harapannya agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dapat mempertimbangkan penambahan kuota untuk penerimaan CPNS formasi 2021-2024 di Papua, khususnya di Papua Barat.
Menurut Waprak, penambahan kuota ini sangat penting mengingat pemekaran provinsi yang sedang berlangsung dan kebutuhan akan pegawai untuk melayani masyarakat di berbagai wilayah, ” ungkap Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak saat di konfirmasi melalui tel selulernya, Senin ( 26/08/2024 )
Waprak menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, seperti daerah pedalaman dan pegunungan, sangat memerlukan perhatian khusus dalam penambahan kuota CPNS. “Pemanfaatan kuota ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat hidup dan bekerja di pemerintahan serta mendapatkan pelayanan yang layak,” ujarnya.
Menurut Waprak, pertimbangan dari pemerintah kabupaten juga sangat penting dalam penambahan kuota ini, terutama untuk kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat provinsi. MRPB mendukung perubahan kuota CPNS tahun 2024 yang diusulkan oleh para bupati di tujuh kabupaten di Papua Barat. “Kami berharap Menpan RB dapat memberikan perhatian serius terhadap usulan ini, termasuk keberpihakan untuk orang Papua asli sesuai dengan ketentuan UU,” tambahnya.
Waprak juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai sistem pendaftaran CPNS yang saat ini dilakukan secara online. Mengingat kendala jaringan di Papua, ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan pendaftaran dilakukan secara manual atau melalui alternatif lain. “Jangan sampai masalah teknis menghambat akses masyarakat untuk mengikuti tes CPNS. Tingginya angka pengangguran dan kategori miskin ekstrem harus menjadi perhatian,” tegas Waprak.
Sebagai bentuk dukungan, MRPB telah mengajukan surat kepada Menpan RB untuk memperhatikan penambahan kuota CPNS dan meminta agar sistem pendaftaran disesuaikan dengan kondisi di Papua. Dukungan ini juga mencakup permintaan penambahan formasi CPNS di tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Wondama, Kaimana, Bintuni, Mansel, Pegaf, dan Fakfak. Waprak juga menekankan pentingnya dukungan untuk honorer dan P3K dalam kebijakan formasi CPNS. (red)
