PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menginstruksikan agar usulan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat diisi oleh putra-putri terbaik dari Papua. Dalam arahannya, Pj Gubernur meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat untuk segera menyiapkan tiga nama calon pejabat eselon II yang akan diajukan sebagai kandidat Penjabat Sekda Papua Barat.
Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Werinusaa, SE, MH, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Papua Barat, menjelaskan bahwa nama-nama calon pejabat yang telah disiapkan oleh Inspektorat dan BKD Papua Barat akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Penjabat Sekda Papua Barat.
“Tentunya tiga nama yang diusulkan untuk menggantikan penjabat sebelumnya adalah putra-putri terbaik Papua, yang memenuhi kriteria sebagai pejabat eselon II,” ungkap Melkias Werimusa di Manokwari, Selasa (5/11/2024).
Sementara proses pengusulan berjalan, Melkias Werinussa menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Papua Barat guna menjaga kelancaran administrasi pemerintahan dan mencegah adanya kekosongan jabatan pada Sekretariat Daerah Papua Barat.
Melkias menekankan pentingnya percepatan proses penetapan Penjabat Sekda definitif, mengingat banyak agenda penting yang menanti di waktu mendatang. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat segera menetapkan Penjabat Sekda yang baru sehingga roda pemerintahan di Papua Barat dapat terus berjalan dengan baik dan lancar.
“Instruksi dari Pj Gubernur ini sangat penting untuk segera diimplementasikan agar Papua Barat dapat dipimpin oleh pejabat yang memiliki komitmen dan kemampuan terbaik. Semoga keputusan terkait Penjabat Sekda dapat segera dikeluarkan, mengingat ke depan akan ada agenda-agenda penting yang perlu mendapatkan perhatian serius,” tambah Melkias.
Penetapan putra-putri terbaik Papua sebagai Penjabat Sekda diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, mendukung tata kelola yang profesional, serta mencerminkan representasi masyarakat lokal dalam kepemimpinan administrasi di Papua Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pj Gubernur Papua Barat untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. (JN)
