PinFunPapua.com, Manokwari – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinand Waprak, didampingi oleh Wakil Ketua I Raymond Mandacan, Wakil Ketua II Fransina Hindom, serta anggota MRPB lainnya, menerima massa aksi demo dari Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Barat Manokwari Tahun 2024. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggiatkan kembali program transmigrasi ke Papua.
Massa aksi tiba di Kantor MRPB pada pukul 11.00 WIT dan melakukan orasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan penolakan transmigrasi. Dalam orasi tersebut, mereka menyerukan agar MRPB segera berkoordinasi dengan asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Papua untuk mengadakan sidang pleno guna menolak program transmigrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut menekankan bahwa transmigrasi tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Papua. Mereka menuntut pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua daripada program transmigrasi. “Papua butuh pendidikan dan kesejahteraan, bukan transmigrasi. Pendidikan boleh, kesejahteraan boleh, pemberdayaan ekonomi kerakyatan boleh, tetapi transmigrasi tidak boleh,” seruan dalam spanduk-spanduk yang dibentangkan.
Perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, seperti Cipayung, GMNI, GMKI, HMI, serta perwakilan dari beberapa kabupaten dan kampus, turut menyampaikan aspirasi mereka dengan lantang. Setiap perwakilan menekankan penolakan terhadap program transmigrasi yang dianggap dapat mengancam identitas dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Setelah orasi, Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Barat Manokwari membacakan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada Ketua MRPB, Judson Ferdinand Waprak. Berikut isi pernyataan sikap mereka:
1. GMNI meminta MRPB dan DPR Papua Barat mengeluarkan regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
2. Mereka mendesak pemerintah Papua Barat, khususnya DPR Papua Barat, untuk mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kependudukan.
3. Massa aksi meminta pemerintah pusat untuk menghentikan program strategis nasional (PSN) di seluruh tanah Papua dan tidak mengambil keputusan sepihak terkait transmigrasi ke Papua.
4. Mereka mendesak agar pemerintah pusat dan daerah mematuhi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan menindak tegas kebijakan yang dianggap melanggar hak atas tanah, budaya, serta sumber daya alam Papua, karena transmigrasi dianggap melanggar UU Otsus.
5. Solidaritas menilai program transmigrasi selama ini lebih menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli.
Menanggapi aspirasi massa, Ketua MRPB Judson Ferdinand Waprak menyampaikan apresiasinya atas kehadiran mahasiswa dan organisasi masyarakat yang menyuarakan aspirasi tersebut. Waprak menjelaskan bahwa MRPB sebagai lembaga masih memiliki keterbatasan karena baru berjalan selama satu tahun, namun lembaga tersebut akan berupaya semaksimal mungkin menanggapi aspirasi tersebut. “Lembaga ini sudah menerima dua kali aksi demo, yang pertama terkait hak politik Orang Asli Papua (OAP) dan kali ini terkait transmigrasi,” ujarnya.
Waprak juga mengajak dukungan dari seluruh masyarakat Papua, terutama lembaga adat, untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua. Ia meminta agar suara masyarakat Papua terkait transmigrasi dapat disampaikan kepada seluruh pihak, termasuk Presiden. “Saya menghargai saudara-saudara yang hadir di sini dengan latar belakang pendidikan yang baik. Dokumen yang diserahkan hari ini akan kami teruskan ke DPRPB, DPRK, DPDRI, dan DPRRI,” kata Waprak.
Waprak menegaskan pentingnya kita duduk bersama bukan MRPB saja setanah papua tetapi semua perwakilan rakyat papua harus duduk tidak satu-satu, pentingnya pertemuan yang melibatkan seluruh perwakilan rakyat Papua guna membahas isu transmigrasi ini secara menyeluruh. “Saya meminta dukungan dari seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua Barat. Mari kita duduk bersama, termasuk perwakilan mahasiswa, agar isu ini bisa dibahas dengan baik,” imbuhnya.
Hak terkait papua ini jangan bicara sembunyi-sembunyi, bicara didepan, karena kalau bicara sembunyi-sembunyi nanti berubah lagi, hak-hak masyarakat Papua harus diperjuangkan secara terbuka, bukan dibicarakan secara diam-diam. “MRPB bekerja untuk menjaga manusia dan tanah Papua,” tegasnya. (red)
