MANOKWARI, PinFunPapua.com – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang terdiri dari Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal), Pemuda Pilar Rakyat, KP21T Papua Barat, serta staf honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Papua Barat, menggelar aksi demonstrasi damai di kantor DPR Papua Barat. Aksi ini terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi beberapa hari lalu, yang mencuatkan polemik di kalangan masyarakat.
Para peserta aksi mengusung spanduk yang berisi tuntutan agar Gubernur Terpilih Papua Barat mengusulkan sekretaris daerah (Sekda) yang baru, yang lebih aktif dan peduli terhadap aspirasi rakyat. Mereka juga mendesak agar seluruh honorer di lingkup Papua Barat tidak dirumahkan dan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Membieuw, dalam orasinya menyatakan bahwa kebijakan merumahkan Tenaga Harian Lepas (THL) sangat merugikan kehidupan mereka dan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan kemiskinan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera mengumumkan nama-nama 1.002 honorer yang berhak diangkat menjadi CPNS, bukan formasi P3K.
“Pemerintah Papua Barat perlu mengevaluasi peraturan gubernur (Pergub) tentang pengangkatan honorer, khususnya terkait pelantikan Gubernur Terpilih,” tegas Ronald.
Selain itu, pihaknya juga meminta DPR Papua Barat untuk segera menggunakan fungsi pengawasan terkait anggaran dan biaya tak terduga yang ada di Benset Papua Barat. Mereka mendesak agar DPR memantau kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tuntutan lainnya adalah agar pemerintah pusat, melalui Mendagri dan Menpan RB, segera mengangkat seluruh honorer di Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota se-Papua Barat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ronald juga mendesak agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi masalah honorer dan dana tak terduga di pemerintah provinsi.
“Dana yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dana tersebut mengalir ke pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di Papua,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Imam Muslih, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh ormas dan honorer akan segera ditindaklanjuti. Menurut Imam, keputusan yang akan diambil oleh DPR Papua Barat akan berdasarkan musyawarah bersama pimpinan, bukan secara sepihak.
“Persoalan honorer akan menjadi perhatian serius dan harus segera diselesaikan. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera mengangkat honorer menjadi PNS,” pungkas Imam.
Aksi demo damai ini menggarisbawahi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan honorer di Papua Barat, dan menuntut adanya komitmen dari pemerintah untuk segera memberikan kejelasan dan kepastian masa depan bagi tenaga honorer di provinsi tersebut. (Dhy)
